Suguna Dorong Sinergi Bawaslu dan Kesbangpol Perkuat Demokrasi di Masa Non Tahapan

Denpasar, Bawaslu Bali - Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menjaga kualitas demokrasi di Bali agar tetap terawat, bahkan di luar momentum pemilu.

Hal itu disampaikan Suguna saat menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Rabu (25/2/2026). Forum tersebut menjadi ruang penyelarasan rencana program kerja sekaligus wadah penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan.

Menurut Suguna, demokrasi tidak boleh dipahami secara prosedural dan musiman, hidup hanya ketika tahapan pemilu berlangsung, lalu meredup setelahnya. Ia menilai, literasi politik dan kesadaran berdemokrasi masyarakat perlu dipupuk secara berkelanjutan.

“Kami mengusulkan adanya program kerja sama antara Kesbangpol Provinsi Bali dan Bawaslu Bali, khususnya dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Penguatan demokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa non tahapan pemilu,” ujar Suguna.

Ia menjelaskan, sinergi antarlembaga dapat diwujudkan melalui forum diskusi publik, pendidikan politik bagi pemilih pemula, hingga sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan publik tetap memahami peran pengawasan pemilu sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi.

Suguna menekankan, masa non tahapan justru menjadi momentum strategis untuk membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Tanpa tekanan kompetisi elektoral, ruang edukasi dinilai lebih terbuka dan reflektif.

“Dengan edukasi yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berdemokrasi,” katanya.

Sementara itu, pihak Kesbangpol Provinsi Bali menyambut positif usulan kolaborasi tersebut. Mereka menilai, kerja sama lintas perangkat daerah menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik daerah sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi publik.

Forum ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi bukan semata tugas penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab kolektif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen bersama tersebut diharapkan menjaga demokrasi Bali tetap transparan, partisipatif, dan berintegritas di setiap fase penyelenggaraan, baik dalam tahapan pemilu maupun di luarnya.