KPU, BAWASLU DAN KPK LAKSANAKAN RAKOR TINDAK LANJUT PILKADA BERINTEGRITAS DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI BAGI PENYELENGGARA PILKADA

  • 27 November 2015
  • Umum
KPU, BAWASLU DAN KPK LAKSANAKAN RAKOR TINDAK LANJUT PILKADA BERINTEGRITAS DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI BAGI PENYELENGGARA PILKADA

Kegiatan Rakor Tindak Lanjut Pilkada Berintegritas Dan Pencegahan Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pilkada dilaksanakan pada hari Selasa 24 Nopember 2015 pukul 10.00 Wita di Kantor KPU Provinsi Bali, adapun narasumber yang hadir dari Direktorat Gratifikasi KPK RI yaitu Ihsani Fahrudin, sedangkan narasumber dari KPU Provinsi Bali yaitu I Dewa Wiarsa Raka Sandi, dan dari Bawaslu Provinsi Bali yaitu I Ketut Rudia. Narasumber KPK RI menyampaikan materi tentang memahami gratifikasi dan mencegah korupsi, dimana Provinsi Bali adalah salah daerah yang dijadikan percontohan pelaksanaan Pilkada yang berintegritas oleh KPK, dimana korupsi merupakan satu masalah yang selalu membayangi roda pemerintahan, ada tiga elemen yang berpengaruh didalamnya yakni pemilih, pemodal, dan partai politik yang masing masing memiliki kepentingan yang berbeda. Pada Pilkada tahun 2015 diharapkan proses pilkada yang lebih berintegritas sehingga dihasilkan pemimpin yang bersih dari korupsi. Point utama yang dibahas yaitu gratifikasi, dijelaskan narasumber biasanya gratifikasi adalah pintu masuk bagi model-model korupsi lain, karena dari gratifikasi lah terjadi proses perkenalan dan komunikasi yg intens dari PNS/Pejabat/Penyelenggara dan Konstentan Pemilu. Pada kesempatan berikutnya Narasumber dari KPU Provinsi Bali I Dewa Wiarsa Raka Sandi membawakan materi tentang PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi dimana di KPU telah disusun aturan yang jelas mengenai larangan penerimaan gratifikasi di lingkungan Penyelenggara Pemilu khususnya di lingkungan KPU. sedangkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, menekankan Bawaslu Provinsi Bali siap ikut mengawasi dan juga mensosialisasikan larangan penerimaan gratifikasi kepada jajaran Pengawas Pemilu dari tingkat Kabupaten/Kota sampai bawah dengan pedoman Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, terhadap Penyelenggara Pemilu khususnya Pengawas Pemilu apabila ada indikasi politik uang terlebih ada informasi adanya gratifikasi di lingkungan Penyelenggara Pemilu maka Pengawas akan mengatensi setiap laporan atau informasi yang masuk, dan sesuai tupoksinya akan meneruskannya ke tindak pidana pemilu, bisa juga melaporkan ke KPK RI serta yang pasti meneruskannya ke pelanggaran kode etik pemilu ke DKPP RI, karena adanya pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Penyelenggara Pemilu implikasinya tentu juga ada pelanggaran kode etik yang dilanggar, maka dari itu I Ketut Rudia mengajak seluruh pihak ikut mengawasi jalannya setiap tahapan Pilkada Tahun 2015 demi tegaknya integritas proses Pemilu Tahun 2015.

  • 27 November 2015
  • Umum

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita