Bawaslu Denpasar Menerima Kunjungan Supervisi dan Penguatan Lembaga Bawaslu RI

  • 15 Februari 2019
  • Umum
Bawaslu Denpasar Menerima Kunjungan  Supervisi dan Penguatan Lembaga Bawaslu RI

Bawaslu RI Kunjungi Kota Denpasar

DENPASAR-

Tim dari Divisi Penyelesaian Sengketa BAWASLU RI, melakukan supervisi dan penguatan lembaga ke Bawaslu Kota Denpasar, Kamis (14/2) kemarin. Tim yang dikomandani, Ali Umar Arahap beranggotakan 6 orang ini, diterima Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata,S.T Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa, I Wayan Sudarsana,S.Sos Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, I Nyoman Gede Putra Wiratma,S.T Kordiv Penindakan Pelanggaran, Achmad Baidhowi,S.T dan Kordiv Hukum Data dan Informasi, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani,S.E Di samping Koordinator Sekretariat, I Wayan Gegel Karyadi,S.H, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Ni Wayan Ernirusita,S.E beserta seluruh staff teknis di lingkungan Bawaslu Kota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Tim Supervisi, Firdinand memaparkan terhadap maksud dan tujuannya melakukan supervisi di Bawaslu Kota Denpasar. Pria yang tampil bersahaja ini memaparkan, sengketa dapat terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dan antar Peserta Pemilu. Dia juga menyampaikan secara teknis dalam menindaklanjuti tiap pengaduan sengketa tahapan pemilu 2019. ‘’Ini adalah pekerjaan bersama. Jadi, mulai pimpinan, korsek dan staf teknis terlibat dalam menyelesaikan pengaduan sengketa proses pemilu.  Misalnya, ada pengaduan yang masuk ke Bawaslu Kota Denpasar, pihak pertama yang menerima berkas tersebut adalah staf teknis. Kemudian berkas ini disampaikan ke korsek dan diteruskan kepada kordiv penyelesaian sengketa,’’ papar Ferdinan.

Terhadap penguatan lembaga, Ferdinan meminta kepada semua jajaran di Bawaslu Kota Denpasar untuk bertindak sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan  substansinya. ‘’Meski fungsi anggaran melekat pada Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), dia dalam bertindak wajib sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan subtansinya. Begitu juga dengan jajaran staff harus memiliki integritas dan profesionalitas,’’ jelasnya.

Ali Umar Arahap, menambahkan, sengketa pemilu yang tercatat mencapai 563. Berdasarkan pengkategorian wilayah, propinsi yang paling banyak terjadi sengketa yakni, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dengan jumlah 44 sengeta. Selanjutnya Papua dengan angka 39 sengketa, Aceh 30 sengketa dan NTT 27 sengketa. ‘’Di Denpasar ada satu terdapat satu permohonan sengketa proses, antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan kami sudah monitor,’’ jelasnya.

Terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kata dia, Denpasar termasuk dalam katagori sedang. ‘’Penilaian dalam indeks kerawanan pemilu yang berpotensi saat ini diantaranya, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), isu sara, money politic dan keberpihakan penyelenggara,’’ imbuhnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata, mengucapkan terimakasih kepada TA Bawaslu yang menjadikan Denpasar sebagai tujuan supervisi dan penguatan lembaga. Kedepannya mantan wartawan ini berharap agar Bimbingan Teknis (Bimtek) agar lebih diintensifkan, terutama yang melibatkan staf teknis. ‘’Kedepannya, kami berharap Bimtek dapat digelar lebih intensif lagi. Terutama dalam melibatkan staff, sehingga mereka paham akan tugas dan tanggungjawabnya. Meningat hal ini adalah pekerjaan bersama,’’ ujarnya.

  • 15 Februari 2019
  • Umum

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita