Bawaslu Bali Dorong Penguatan Early Warning System Bersama Polri pada HUT Bhayangkara ke-80

Denpasar, Bawaslu Bali - Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial maupun pelanggaran hukum pada setiap tahapan demokrasi. Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (1/7/2026).

Menurut Suguna, tantangan pengawasan ke depan membutuhkan respons yang cepat melalui mekanisme early warning system. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam mendeteksi serta meredam potensi konflik sosial sejak di tingkat masyarakat.

"Bawaslu Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk institusi Polri, khususnya jajaran Polda Bali. Di usia yang kian matang ini, kami melihat Polri bukan sekadar mitra kerja, melainkan benteng pertahanan yang memastikan instrumen demokrasi di Bali dapat berjalan di atas rel hukum yang tegak, aman, dan berkeadilan," ujar Suguna.

Ia mengatakan, kolaborasi antara Bawaslu dan Polri selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang maupun selama berlangsungnya tahapan pemilu dan pemilihan.

Suguna juga menekankan pentingnya penguatan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menurutnya, kesamaan persepsi serta kecepatan penanganan dugaan tindak pidana pemilu menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelanggar.

Selain aspek penegakan hukum, Suguna menilai pendekatan pencegahan berbasis masyarakat perlu terus diperkuat. Ia mengapresiasi pendekatan humanis yang selama ini dijalankan Polda Bali melalui peran Bhabinkamtibmas yang bersinergi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam memetakan dan menyelesaikan potensi kerawanan di tingkat akar rumput.

Menurutnya, karakter sosial dan budaya masyarakat Bali menuntut pola penanganan yang mengedepankan komunikasi serta deteksi dini sehingga potensi konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Di sisi lain, Suguna juga mengingatkan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan di ruang digital. Penyebaran hoaks, kampanye hitam, hingga ujaran kebencian dinilai berpotensi mengganggu kualitas demokrasi apabila tidak diantisipasi secara bersama.

"Demokrasi yang sehat tidak hanya dinilai dari apa yang terjadi di tempat pemungutan suara, tetapi bagaimana ruang digital dan ruang sosial kemasyarakatan kita bersih dari intimidasi dan manipulasi informasi. Di sinilah sinergi siber dan penegakan hukum dari Polri menjadi vital," katanya.

Ia berharap peringatan HUT Bhayangkara ke-80 semakin memperkuat komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan netralitas sebagai salah satu fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Bali dihadiri Kapolda Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.