Perkuat Resiliensi Kelembagaan, Wiratma Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana

Denpasar, Bawaslu Bali - Penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam pengawasan pemilu, tetapi juga kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, budaya mitigasi risiko perlu menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan agar organisasi tetap mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam kondisi apa pun.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma saat memberikan arahan pada Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya yang diselenggarakan Bawaslu Kota Denpasar, Kamis (9/7/2026)

Menurut Wiratma, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan tanggung jawab setiap institusi. Ancaman bencana yang datang tanpa dapat diprediksi menuntut setiap aparatur memiliki pemahaman yang memadai mengenai langkah-langkah penyelamatan diri, penanganan keadaan darurat, hingga mekanisme koordinasi ketika terjadi krisis.

"Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat bencana tidak bisa diprediksi. Melalui kegiatan ini, kami berharap ilmu yang diberikan dapat berguna sebagai langkah penanganan ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana kebakaran dan bencana lainnya," ujar Wiratma.

Ia menegaskan bahwa organisasi yang profesional tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan program kerja, tetapi juga dari kesiapannya menghadapi situasi yang berada di luar perencanaan. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dan merespons keadaan darurat merupakan bagian dari pembangunan kapasitas kelembagaan yang harus terus diperkuat.

"Resiliensi organisasi bukan sekadar kemampuan bertahan ketika menghadapi krisis, tetapi juga kemampuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta melindungi seluruh sumber daya organisasi. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur harus dilakukan secara berkelanjutan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiratma juga mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kota Denpasar yang menyelenggarakan pembinaan mengenai penanganan bencana kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun budaya kerja yang mengedepankan aspek keselamatan sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan.

Penguatan kapasitas semacam ini dinilai memiliki relevansi dengan penyelenggaraan demokrasi. Sebab, lembaga pengawas pemilu dituntut tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik secara profesional meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi kedaruratan. Ketangguhan kelembagaan pada akhirnya menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan penyelenggaraan demokrasi.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Bali terus mendorong pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten di bidang kepemiluan, tetapi juga tangguh, adaptif, dan memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi risiko. Dengan demikian, kualitas kelembagaan pengawas pemilu diharapkan semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas.