Adinatha Soroti Peran Pramuka dalam Pengawasan Partisipatif

Karangasem, Bawaslu Bali — Pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kerja lembaga penyelenggara. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Dalam konteks itu, Gerakan Pramuka dinilai memiliki nilai dan karakter yang dapat menjadi contoh dalam memperkuat pengawasan partisipatif.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, saat menghadiri Rapat Evaluasi Pengawasan PDPB Tahun 2026 dan Penguatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui Kerja Sama dengan Gerakan Pramuka di Aula Widya Adhyasta, Karangasem, Rabu (11/11/2026).

Adinatha yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu menilai Gerakan Pramuka memiliki sejumlah karakter yang relevan dengan kebutuhan pengawasan pemilu. Mulai dari struktur organisasi yang kuat, kedisiplinan, hingga semangat sukarela dan pengabdian.

“Gerakan Pramuka ini akan kita jadikan role model ke dalam kelembagaan Bawaslu. Kita tahu bersama bahwa lembaga Pramuka ini sangat luar biasa; mereka memiliki sistem yang terstruktur dari pusat hingga daerah, kedisiplinan yang tinggi, serta jiwa kesukarelawanan dan pengabdian yang kuat,” ujar Adinatha.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya penting untuk diserap dalam penguatan kelembagaan Bawaslu, tetapi juga dapat menjadi modal untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Nilai-nilai positif inilah yang harus kita serap di internal Bawaslu, sekaligus menjadi modal kita untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar melek terhadap pengawasan pemilu,” lanjutnya.

Pesan tersebut menjadi relevan dengan langkah Bawaslu Kabupaten Karangasem yang kembali memperpanjang kerja sama dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Karangasem. Kerja sama ini menjadi kelanjutan kolaborasi yang sebelumnya telah dibangun untuk memperkuat pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Suardika, mengatakan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan karena masa berlaku kerja sama sebelumnya telah berakhir. Menurutnya, keberlanjutan kerja sama diperlukan agar pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

“Bawaslu Karangasem sebelumnya sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kwarcab Pramuka. Karena masa berlakunya sudah habis, hari ini kita perpanjang kembali agar kolaborasi pendidikan politik dan pengawasan ini terus berjalan berkesinambungan,” ungkap Suardika.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Karangasem, Ida Bagus Putu Suastika, menyambut baik keberlanjutan kolaborasi tersebut. Ia berharap keberadaan Saka Adhyasta Pemilu dapat semakin mendorong generasi muda untuk mengambil bagian dalam mengawal proses demokrasi.

“Semoga kehadiran Saka Adhyasta Pemilu ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bergerak ikut serta mengawasi jalannya pemilu dan selalu siap berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi di Karangasem,” tutur Suastika.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Azwardi Nattra, menambahkan bahwa karakter yang melekat pada anggota Pramuka menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kolaborasi tersebut. Menurutnya, totalitas dan loyalitas merupakan nilai yang dapat memperkuat kerja bersama dalam mengawal demokrasi.

“Pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Pramuka adalah totalitas dan loyalitas. Kami sangat berharap Perjanjian Kerja Sama ini menjadi bermanfaat secara nyata bagi kualitas demokrasi kita,” kata Azwardi.

Selain memperkuat pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan Gerakan Pramuka, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Karangasem.

Evaluasi PDPB menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih terus berjalan dan mampu mendukung pemenuhan hak pilih masyarakat. Dengan demikian, penguatan pengawasan partisipatif dan evaluasi data pemilih ditempatkan dalam satu rangkaian upaya menjaga kualitas demokrasi di Karangasem.