Masih Hidup Tercatat Meninggal, Ariyani Soroti Ancaman Kesalahan Data Pemilih

Badung, Bawaslu Bali – Data kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan persoalan dalam pemutakhiran daftar pemilih. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah adanya warga yang secara faktual masih hidup, tetapi dalam administrasi kependudukan telah tercatat meninggal dunia. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa akurasi data tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif, melainkan membutuhkan pencermatan dan koordinasi antarlembaga agar hak politik masyarakat tetap terlindungi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Bali dan Dinas Sosial Kabupaten Badung. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyoroti pentingnya membangun kesamaan informasi dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan data kependudukan yang berpengaruh terhadap pemutakhiran data pemilih.

Ariyani mengungkapkan bahwa salah satu fenomena yang perlu diantisipasi adalah penggunaan dokumen kematian untuk kepentingan tertentu, termasuk pengurusan santunan, meskipun orang yang bersangkutan secara faktual masih hidup. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian data yang berdampak pada status seseorang dalam daftar pemilih.

“Jangan sampai administrasi menyatakan seseorang sudah meninggal, sementara secara faktual orang tersebut masih hidup. Kalau data seperti ini tidak terdeteksi dan terus terbawa dalam pemutakhiran, tentu akan menimbulkan persoalan. Kita harus lebih serius membenahi data sejak awal, karena yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban administrasi, tetapi juga hak politik warga negara,” tegas Ariyani.

Ia menekankan bahwa upaya menjaga akurasi data pemilih membutuhkan keterlibatan instansi yang memiliki informasi dan kewenangan terkait kondisi sosial serta kependudukan masyarakat. Dinas Sosial menjadi salah satu mitra strategis, terutama dalam hal informasi kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pendataan.

Ariyani juga menyoroti tantangan pendataan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental yang dalam beberapa kasus mengalami kendala dalam proses perekaman administrasi kependudukan. Informasi dari Dinas Sosial dapat menjadi bahan penting bagi penyelenggara pemilu dalam mencermati keberadaan dan kebutuhan kelompok tersebut, sehingga proses pendataan tidak mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dan pemilih yang memenuhi persyaratan.

Menurut Ariyani, hak pilih merupakan hak pribadi setiap warga negara. Tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan warga yang memenuhi syarat terdaftar dan memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya. Apakah hak tersebut nantinya digunakan atau tidak merupakan keputusan masing-masing individu. Karena itu, persoalan yang harus dicegah sejak awal adalah ketika warga yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak tercatat dalam daftar pemilih.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ida Bagus Krisna Dwipayana, menyampaikan bahwa persoalan warga yang secara faktual masih hidup tetapi telah memiliki akta kematian memang pernah ditemukan. Salah satu kasus yang disampaikan berkaitan dengan konflik rumah tangga, ketika seorang suami mengurus akta kematian istrinya meskipun yang bersangkutan masih hidup. Kasus tersebut baru diketahui ketika muncul persoalan dalam pengurusan layanan BPJS. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian data kependudukan tidak selalu mudah terdeteksi, terlebih ketika proses pengurusan dokumen dilakukan langsung oleh masyarakat.

Dwipayana juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang kini dapat diurus secara daring dan langsung melalui instansi terkait tanpa harus melalui pemerintah desa. Di satu sisi, kemudahan tersebut memberikan akses pelayanan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perubahan mekanisme pelayanan dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara data yang tercatat di instansi kependudukan dan informasi yang diketahui pemerintah desa sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan warga.

Selain persoalan tersebut, pendataan penyandang disabilitas juga menjadi perhatian dalam diskusi. Dwipayana menyampaikan adanya kebutuhan untuk memperjelas mekanisme dan ketentuan terkait pemilih penyandang disabilitas mental, termasuk bagaimana memastikan proses pemenuhan hak pilih tetap memperhatikan kebutuhan serta kondisi masing-masing individu. Hal ini menjadi ruang koordinasi yang perlu ditindaklanjuti bersama penyelenggara pemilu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hak politik penyandang disabilitas.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Bawaslu Bali memandang konsolidasi lintas instansi sebagai langkah penting untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat pertukaran informasi. Ariyani menegaskan bahwa di tengah kemudahan akses informasi dan perkembangan teknologi, setiap lembaga juga perlu lebih cermat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang tidak tepat dapat berkembang menjadi kesalahpahaman apabila tidak segera diluruskan dengan data dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Bali mendorong terbangunnya kolaborasi yang lebih kuat dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam mencermati persoalan data kependudukan, pendataan kelompok rentan, serta penyebaran informasi kepemiluan. Sebab, memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih bukan hanya pekerjaan penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan dukungan seluruh lembaga yang memiliki keterkaitan dengan data dan pelayanan masyarakat.