Bawaslu Bali Dorong Gianyar Percepat Persiapan Menuju Satker

Gianyar, Bawaslu Bali — Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna mendorong Bawaslu Kabupaten Gianyar mempercepat pembenahan kelembagaan dan persiapan menuju Satuan Kerja (Satker). Menurut Suguna, reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada pembenahan administrasi, tetapi harus mendorong perubahan pola pikir dan pola kerja aparatur.

“Apa yang menjadi atensi kita terkait dengan proses reformasi birokrasi adalah bagaimana kita meningkatkan dan meng-upgrade pola pikir serta pola kerja kita ke depan agar lembaganya semakin mandiri dan dipercaya masyarakat,” kata Suguna dalam Rapat Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gianyar, Senin (31/8/2026).

Suguna mengatakan, penguatan kelembagaan menjadi bagian dari proses Bawaslu setelah dipermanenkan pada 2018. Memasuki usia delapan tahun, Bawaslu Bali terus memetakan kesiapan kabupaten/kota untuk memiliki satuan kerja yang lebih mandiri. “Saya sudah menugaskan sekretariat untuk memilah dan mengkategorikan kabupaten/kota yang siap dibentuk Satker,” ujarnya.

Menurut Suguna, sejumlah daerah telah lebih dahulu dipersiapkan, yakni Badung, Tabanan, Denpasar, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Setelah itu, Bawaslu Bali mendorong percepatan persiapan di Gianyar, Bangli, dan Karangasem agar proses penguatan kelembagaan dapat berjalan lebih merata.

Dalam pembahasan tersebut, Bawaslu Gianyar memaparkan kondisi internal, termasuk sumber daya manusia yang masih terbatas. Saat ini terdapat 14 aparatur yang terdiri dari tiga PNS dan 11 PPPK, sementara sejumlah staf masih berstatus perbantuan dari Bawaslu Bali.

Keterbatasan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Perwakilan Analis Biro Organisasi Setda Kabupaten Gianyar menilai jumlah aparatur belum sebanding dengan beban tugas Bawaslu. “Dengan volume pelaksanaan tugas dan fungsi yang sangat banyak, jumlah aparatur yang ada saat ini masih sangat kurang dan idealnya memerlukan sekitar 40 personel per kabupaten,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Gianyar selanjutnya mendorong Bawaslu menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) secara tepat sesuai tugas, fungsi, dan kompetensi personel. Langkah itu dinilai penting untuk memperjelas kebutuhan formasi sekaligus menjadi dasar pengusulan pegawai organik kepada pemerintah pusat.

Suguna menilai pembenahan tersebut perlu dipersiapkan sejak sekarang, termasuk penguatan kapasitas aparatur, pengelolaan BMN dan kearsipan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kesiapan itu menjadi semakin penting karena Bawaslu Gianyar akan menghadapi beban kerja pengawasan yang lebih besar pada tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Menurut Suguna, percepatan menuju Satker pada akhirnya bukan sekadar perubahan status kelembagaan. Penguatan struktur dan sumber daya harus bermuara pada kemampuan Bawaslu bekerja secara lebih mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, sinergi Bawaslu Bali, Bawaslu Gianyar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar diperlukan agar proses reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan dapat berjalan lebih cepat.