Bawaslu Bali Dorong Sinergi Lintas Instansi, Jembrana Jadi Contoh Pembaruan Data Pensiunan Polri

Jembrana, Bawaslu Bali – Bawaslu Bali mendorong penguatan sinergi lintas instansi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah menjaga akurasi daftar pemilih menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Jembrana, Rabu (8/7/2026), dengan menghadirkan KPU Kabupaten Jembrana, Polres Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Sosial, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya menjadi pekerjaan administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara.

"Data pemilih adalah fondasi demokrasi. Ketika masih ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih, atau sebaliknya yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercantum, maka potensi persoalan akan selalu ada. Karena itu, pemutakhiran data pemilih harus terus kita ikhtiarkan agar semakin mendekati sempurna," ujar Ariyani.

Menurutnya, forum koordinasi tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang masih ditemui dalam pengawasan PDPB.

"Harapan kami, melalui dialog ini seluruh pemangku kepentingan tidak hanya saling bertukar informasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama. Akurasi data pemilih tidak mungkin diwujudkan oleh satu lembaga saja, melainkan lahir dari sinergi yang kuat antarinstansi," tegasnya.

Salah satu praktik baik yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah kolaborasi antara Bawaslu Jembrana, Polres Jembrana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam memperbarui status administrasi kependudukan anggota Polri yang memasuki masa pensiun. Melalui mekanisme tersebut, anggota Polri yang menerima Surat Keputusan (SK) pensiun sekaligus memperoleh keping KTP elektronik dengan status sipil sehingga perubahan data kependudukan dapat segera tercatat dan berdampak pada akurasi data pemilih.

Perwakilan Polres Jembrana menyampaikan bahwa program tersebut memberikan manfaat positif dan berpeluang untuk terus dilanjutkan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan organisasi. Sementara itu, Dukcapil Kabupaten Jembrana menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri agar setiap perubahan status kependudukan dapat segera ditindaklanjuti dalam sistem administrasi kependudukan.

Ariyani menilai praktik kolaborasi yang telah dibangun di Kabupaten Jembrana merupakan langkah progresif yang patut dipertahankan bahkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Bali.

"Saya melihat Jembrana telah menunjukkan praktik yang baik melalui pembaruan keping KTP elektronik bersamaan dengan penyerahan SK pensiun anggota Polri. Mekanisme seperti ini mempercepat pembaruan data kependudukan sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian data pemilih. Ke depan, pola kolaborasi seperti ini perlu terus diperkuat dan diperluas agar setiap perubahan status penduduk dapat segera terakomodasi dalam data pemilih," jelasnya.

Menutup dialog, Ariyani mengajak seluruh instansi untuk menjaga komitmen membangun sistem pertukaran data yang lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.

"Target kita sederhana, yaitu memastikan setiap warga yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih dan setiap yang sudah tidak memenuhi syarat tidak lagi berada dalam daftar pemilih. Tujuan itu hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat dan komitmen bersama dari seluruh pihak," pungkas Ariyani.