Bawaslu Bali Ingatkan Risiko Disinformasi dan Apatisme Politik

Denpasar, Bawaslu Bali — Peringatan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Bali tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, bagi Bawaslu Bali, hal ini juga menjadi ruang refleksi atas arah demokrasi yang tengah menghadapi tantangan baru. Di tengah derasnya arus informasi digital dan menguatnya gejala apatisme politik, nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno justru diuji relevansinya.

Kehadiran berbagai lembaga, termasuk Bawaslu Bali, menggambarkan bahwa peringatan ini tidak terlepas dari konteks sosial dan politik kekinian. Ia menjadi titik temu antara warisan ideologis dan realitas demokrasi kontemporer yang kian kompleks, di mana partisipasi publik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pemahaman politik.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, hadir dalam kegiatan tersebut sebagai representasi komitmen kelembagaan. Bagi Bawaslu, momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan historis, tetapi juga sebagai pengingat akan arah moral dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Menurut Wiratma, demokrasi Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang tidak lagi bersifat kasat mata. Jika sebelumnya persoalan berkutat pada pelanggaran administratif atau teknis, kini tantangan justru bergeser ke ruang-ruang digital yang memproduksi disinformasi dan polarisasi secara masif.

“Yang kita hadapi sekarang bukan hanya soal pelanggaran pemilu secara langsung, tetapi juga bagaimana ruang publik akan dipenuhi informasi yang menyesatkan. Ini jelas akan berdampak pada kualitas pilihan masyarakat,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Senin (1/6/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam konteks ini, nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno menjadi semakin relevan. Demokrasi tidak cukup dijalankan sebagai prosedur lima tahunan, melainkan harus ditopang oleh kesadaran kolektif yang berakar pada ideologi kebangsaan.

Lebih jauh, Wiratma menyinggung fenomena apatisme di kalangan generasi muda yang mulai memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dan tidak berdampak langsung. Padahal, menurutnya, justru kelompok muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan.

“Kalau nilai-nilai kebangsaan tidak sampai ke generasi muda, maka demokrasi kita berisiko kehilangan substansinya. Partisipasi bisa saja tinggi, tapi belum tentu berkualitas,” tegasnya.

Kedaulatan yang diperjuangkan Bung Karno, lanjutnya, tidak hanya relevan dalam konteks pangan, tetapi juga dalam konteks kedaulatan politik rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan itu tercermin dari kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan secara sadar, bebas dari manipulasi informasi.

Bawaslu Bali memandang bahwa penguatan demokrasi ke depan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dan penindakan. Diperlukan pendekatan yang lebih kultural dan edukatif, termasuk menanamkan kembali nilai-nilai ideologis yang mampu menjadi benteng terhadap berbagai distorsi demokrasi.

Dengan demikian, kehadiran Bawaslu Bali dalam momentum ini tidak berhenti pada simbolik kehadiran, tetapi menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan di atas fondasi nilai, bukan sekadar prosedur yang kehilangan makna.