Bawaslu Bali Pastikan Pengawasan PDPB Melalui Kajian Hukum

Gianyar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali mendorong penguatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kajian hukum terhadap Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin perlindungan hak pilih setiap warga negara.

Hal tersebut disampaikan Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, dalam kegiatan Rapat Kajian Hukum yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar. Senin (9/11/2026)

Dalam arahannya, Gede Sutrawan menjelaskan bahwa meskipun berada di luar tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengawasan secara administrasi maupun kondisi faktual di lapangan, Bawaslu dapat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU sesuai dengan kewenangannya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan PDPB harus diawali dengan langkah-langkah pencegahan, salah satunya melalui penyampaian imbauan kepada KPU agar pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai regulasi. Selanjutnya, Bawaslu melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki KPU melalui pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual.

“Data yang dimiliki KPU perlu kita uji melalui pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi faktual,” tegas Sutrawan

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Gianyar, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gianyar, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Gianyar. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi ruang koordinasi dan pertukaran pandangan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan hukum maupun teknis dalam implementasi pengawasan PDPB.

Dalam kegiatan tersebut , Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, memaparkan bahwa pengawasan PDPB dilaksanakan melalui langkah pencegahan, pengawasan langsung, uji petik terhadap data pemilih, serta pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), termasuk mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan PDPB guna memastikan tidak terdapat proses yang berpotensi merugikan hak pilih warga negara.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025, di antaranya keterbatasan personel pengawas, belum adanya pengaturan batas waktu yang tegas bagi KPU dalam menindaklanjuti saran perbaikan, dinamika perubahan data pemilih, serta belum meratanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data kependudukan.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Kadek Agus Mudita, menyampaikan bahwa pelaksanaan PDPB harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih tidak hanya berkaitan dengan akurasi dan validitas data, tetapi juga merupakan bagian dari upaya melindungi hak konstitusional warga negara. Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan secara administratif ketika terjadi perubahan elemen data. Oleh karena itu, diperlukan edukasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan.

Pandangan serupa disampaikan perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mendukung validitas data kependudukan. Dalam forum tersebut juga muncul pertanyaan mengenai keberadaan Surat Keputusan (SK) Tim Pengawasan PDPB, termasuk dasar hukum, mekanisme pembentukan, serta pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Adapun Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, menyoroti belum adanya pengaturan secara tegas mengenai batas waktu bagi KPU dalam memberikan tanggapan maupun menindaklanjuti surat saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memperbarui data administrasi kependudukan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan data pemilih yang akurat.

Melalui kegiatan kajian hukum ini, Bawaslu Provinsi Bali mendorong agar berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan PDPB dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penguatan regulasi ke depan. Penguatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta instansi terkait juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif.

Bawaslu Provinsi Bali berharap hasil kajian ini dapat memperkuat pemahaman dan pelaksanaan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025, sekaligus mendorong terwujudnya pengawasan PDPB yang lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih tidak hanya menghasilkan data yang akurat dan mutakhir, tetapi juga memastikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih tetap terlindungi.