Bawaslu Bali dan Brimob Siapkan Simulasi Tanggap Darurat

Denpasar, Bawaslu Bali – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, melakukan audiensi dengan Satuan Brimob Polda Bali untuk membahas rencana sosialisasi dan simulasi tanggap darurat huru-hara, Kamis (5/11). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan jajaran Bawaslu Bali dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Suguna menjelaskan bahwa persiapan menghadapi potensi kerusuhan perlu dilakukan sejak dini, mengingat dinamika politik yang dapat berkembang selama tahapan pemilu. Terlebih, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berlangsung pada September 2027.

"Kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi huru-hara atau kerusuhan, terutama dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029," ujar Suguna.

Menurutnya, langkah antisipasi tidak hanya berkaitan dengan pengawasan pemilu, tetapi juga mencakup keselamatan personel dan keamanan lingkungan kantor. Sebelumnya, Bawaslu Bali telah melakukan upaya mitigasi terhadap risiko bencana alam dan kebakaran. Kini, kesiapsiagaan menghadapi potensi kerusuhan menjadi perhatian berikutnya.

Suguna menilai pengalaman yang terjadi di sejumlah Bawaslu provinsi lain perlu menjadi pembelajaran agar jajarannya memiliki pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi serupa.

Melalui kegiatan yang direncanakan berlangsung pada pertengahan bulan tersebut, Bawaslu Bali ingin memberikan pemahaman dasar kepada pimpinan, pegawai sekretariat, dan petugas keamanan mengenai prosedur penanganan situasi darurat. Simulasi akan melibatkan sekitar 50 peserta dengan skenario aksi unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan.

Menanggapi rencana tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Operasi Satuan Brimob Polda Bali, Dyan Wastika, menyambut baik inisiatif Bawaslu Bali. Ia menilai sosialisasi dan simulasi menjadi langkah awal untuk membangun kesiapan personel menghadapi potensi gangguan keamanan di lingkungan perkantoran.

Dalam pembahasan teknis, personel Brimob Polda Bali, Sukadana, menjelaskan bahwa materi kegiatan akan mencakup pengenalan dan deteksi dini potensi kerusuhan, prosedur penanganan keadaan darurat, evakuasi dan penyelamatan, hingga pengamanan personel serta aset kantor.

Ia juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab dan mekanisme koordinasi dengan kepolisian apabila terjadi aksi unjuk rasa yang berpotensi mengancam keamanan. Salah satu langkah yang disarankan adalah menunjuk petugas negosiator untuk melakukan komunikasi secara persuasif dengan massa.

Sementara itu, personel Brimob lainnya, Agung, menyarankan agar simulasi melibatkan sejumlah tim dengan tugas berbeda, mulai dari tim negosiator, pengamanan aset, hingga evakuasi dan penyelamatan. Pembagian peran tersebut diperlukan agar setiap personel memahami tanggung jawabnya ketika menghadapi keadaan darurat.

Hasil audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan skenario simulasi, pemetaan akses keluar-masuk dan jalur evakuasi kantor, serta koordinasi teknis bersama Satuan Brimob Polda Bali. Materi dan hasil simulasi nantinya juga dapat menjadi bahan awal penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat di lingkungan Bawaslu Bali.