Bawaslu Bali Tegaskan Integritas Pengawasan di Momentum Hari Lahir Pancasila

Denpasar, Bawaslu Bali - Bawaslu Bali menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam pengawasan pemilu pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Senin (1/6/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, yang hadir langsung dalam upacara bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurut Wiratma, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan, terutama dalam menjaga kualitas demokrasi yang berintegritas.

Ia menilai, Pancasila tidak boleh dipahami sekadar sebagai simbol atau agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai pedoman etis yang membimbing pengawas pemilu dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Tugas pengawas pemilu penuh tantangan. Integritas menjadi benteng utama agar tidak goyah oleh berbagai intervensi, dan nilai-nilai Pancasila adalah sumber dari integritas itu,” ujar Wiratma pasca mengikuti upacara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas internal kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi dinamika pengawasan yang semakin kompleks.

Penguatan tersebut, kata dia, dilakukan melalui peningkatan kapasitas serta pembinaan mental sumber daya manusia pengawas di seluruh tingkatan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu Bali berupaya memastikan bahwa setiap jajaran pengawas tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga keteguhan moral dalam menjalankan tugas.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster selaku inspektur upacara, serta dihadiri pimpinan instansi vertikal dan ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui momentum ini, Bawaslu Bali juga mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci dalam menciptakan proses pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.