Bawaslu Bali Tekankan Integritas sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali – Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan sebagai fondasi reformasi birokrasi di lingkungan pengawas pemilu. Menurutnya, pembenahan tata kelola kelembagaan tidak cukup hanya melalui penyusunan program kerja, tetapi harus diikuti komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Hal tersebut disampaikan Wiratma dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar Bawaslu Kota Denpasar, Kamis (12/11/2026). Pertemuan yang turut melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar itu menjadi ruang evaluasi dan pertukaran pandangan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam arahannya, Wiratma mengaitkan pentingnya integritas aparatur dengan filosofi Tri Kaya Parisudha, yakni keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar reformasi birokrasi tidak berhenti sebagai komitmen kelembagaan semata.

"Integritas harus tercermin dari keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai Tri Kaya Parisudha ini menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengawas pemilu," ujar Wiratma.

Ia menilai tata kelola kelembagaan Bawaslu Kota Denpasar secara umum telah berjalan baik. Namun, capaian tersebut tetap perlu dibarengi dengan upaya pembenahan berkelanjutan, terutama dalam membangun komitmen bersama dan memastikan setiap program kerja dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain integritas, Wiratma menaruh perhatian pada kedisiplinan aparatur. Ia mengingatkan bahwa ketepatan waktu, kepatuhan terhadap ketentuan, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas organisasi.

Penguatan reformasi birokrasi tersebut juga mendapat perhatian dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar, A.A. Ngurah Gede Darma Putra. Ia mengapresiasi langkah pembenahan kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar melalui pembangunan Zona Integritas serta menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Denpasar, Kadek Sapta Budhiarta, memberikan sejumlah masukan mengenai arah reformasi birokrasi. Menurutnya, keberhasilan reformasi tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi organisasi dan masyarakat.

Ia menyoroti perlunya evaluasi pembagian beban kerja, penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara konsisten, serta penguatan mekanisme evaluasi berdasarkan masukan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting agar reformasi birokrasi terus berjalan, termasuk pada masa di luar tahapan Pemilu.

Dalam pertemuan itu, pengembangan inovasi pelayanan juga menjadi salah satu pembahasan. Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan website Si Taksu sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

Inovasi tersebut masih terus disempurnakan, termasuk melalui peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami mekanisme penyampaian informasi dugaan pelanggaran. Selain itu, penguatan tata kelola administrasi juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dan SIDIPA untuk pengelolaan serta pencadangan arsip digital.

Pertemuan ini turut membahas sejumlah aspek pelayanan dan pengelolaan organisasi, mulai dari peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan komunikasi internal, hingga digitalisasi kearsipan. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Kota Denpasar.