Bawaslu Dan DPR RI Gelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Buleleng
|
Singaraja, Bawaslu Bali – Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi II DPR RI melaksanakan sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Puri Saron, Buleleng, pada Senin (18/9).
Acara dihadiri langsung Anggota DPR RI Komisi II AA Bagus Adhi Mahendra Putra dan Anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata dan Anggotanya Gede Ganesha.
Dalam sambutannya Ariyani mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini dipandang penting olehnya guna memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Sosialisasi ini perlu dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait Kepemiluan terutama dari sisi pengawasannya" ungkap Ariyani.
Srikandi asal Buleleng ini mengajak peserta yang hadir dari kalangan tokoh masyarakat di Buleleng agar bersama-sama mengawasi proses tahapan Pemilu 2024.”Mari bersama awasi Pemilu 2024, kawal bersama tahapannya salah satunya daftar pemilih, diharapkan agar peserta yang hadir memastikan agar dirinya terdaftar sebagai pemilih” jelasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata, menurutnya pengawasan berbasis masyarakat ini penting dilakukan mengingat jumlah pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan terbatas. ”Pemilu bukan hanya milik penyelenggara dan peserta Pemilu, namun juga milik kita bersama sehingga penting untuk diawasi bersama” pungkas Carna.
Dalam sosialisasi tersebut, sebagai Narasumber Anggota Komisi II DPR AA Bagus Adhi Mahendra Putra menyampaikan terkait tantangan dan modus kecurangan yang terjadi dalam Pemilu tahun 2024 mendatang salah satunya isu politik uang.
"Politik uang atau money politic dapat terjadi untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya, hal ini bisa saja terjadi di masa Kampanye maupun Masa Tenang" ungkap Adhi Mahendra.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Buleleng agar menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang berani menolak politik uang serta mengawasi agar jalannya Pemilu berjalan sesuai peraturan yang ada.
