Di Luar Tahapan Pemilu, Bawaslu Bali Pastikan Standar Kerja Jajaran Tak Ikut Kendur

Bangli, Bawaslu Bali - Tidak ada tahapan pemilu/pemilihan yang berjalan bukan berarti ritme kerja boleh melambat. Pesan tegas itulah yang dibawa Bawaslu Provinsi Bali saat menggelar Supervisi dan Monitoring Pembinaan SDM, Kesekretariatan, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset di Bawaslu Kabupaten Bangli, Selasa (21/4).

Memimpin langsung jalannya supervisi, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyoroti pentingnya konsistensi tata kelola kelembagaan. Menurutnya, lembaga yang sehat dibentuk dari kepatuhan administratif yang berjalan terus-menerus, bukan hanya saat mesin pemilu sedang dipanaskan.

Salah satu bentuk kepatuhan yang ia tekankan adalah pelaksanaan instruksi efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2026.

"Aturan jam kerja dari pukul 07.30 hingga 16.00 WITA ini mengikat dan berkaitan langsung dengan capaian tunjangan kinerja. Begitu pula pelaksanaaan Work From Home di hari Jumat, ritmenya harus tetap diselaraskan agar tidak menabrak program rutin lembaga seperti Jumat Sehati dan Jumpa Berlian," tegas Suguna.

Selain urusan ritme kerja, Suguna juga menaruh perhatian pada tata ruang dan inventaris. Ia menginstruksikan agar penataan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara tertib dan terdokumentasi, sembari mendorong Bawaslu Bangli untuk terus berbenah meningkatkan estetika lingkungan kerja dengan mengadopsi praktik terbaik dari kabupaten lain di Bali.

Senada dengan Suguna, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menilai bahwa masa non-tahapan justru menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas jajaran pengawas.

"Standar kehadiran tidak boleh kendur hanya karena tidak ada tahapan yang padat. Kedisiplinan harus tetap dijaga dengan ketat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi," ujar Wiratma.

Inovasi program daerah juga tak luput dari sorotannya. Wiratma memberikan masukan khusus atas pelaksanaan program Jala Bali kegiatan bakti lingkungan yang digagas Bawaslu Bali. Ia menyarankan agar lokasi sasaran difokuskan pada area yang memiliki fasilitas persembahyangan. Dengan demikian, agenda kebersihan lingkungan dapat diawali dengan sembahyang bersama, memadukan kepedulian sosial dengan dimensi spiritual kultural khas Bali.

Fokus supervisi kemudian beralih pada aspek dukungan teknis kesekretariatan. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, menegaskan bahwa pihaknya telah menugaskan tim teknis provinsi untuk turun langsung mendampingi verifikasi administrasi dan meninjau kondisi tata lingkungan di Bawaslu Bangli.

Secara lebih spesifik, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gusti Ketut Kartika, memaparkan sejumlah indikator yang menjadi fokus utama dalam evaluasi teknis tersebut. Pemeriksaan ini meliputi kelancaran perputaran kas keuangan, ketertiban penataan arsip kepegawaian secara fisik maupun digital, serta kepatuhan pelabelan Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan supervisi yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, ini menjadi bagian integral dari pembinaan berkelanjutan Bawaslu Bali. Melalui langkah terpadu ini, pengelolaan SDM, keuangan, dan aset negara di tingkat kabupaten/kota diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi muruah lembaga.