Gandeng Brimob, Bawaslu Bali Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Situasi Darurat

Denpasar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali menggandeng Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Bali untuk meningkatkan kesiapsiagaan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Pembekalan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi tanggap darurat huru-hara di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Rabu (11/11/2026).

Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengatakan dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang menuntut kesiapsiagaan jajaran Bawaslu dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui peningkatan pemahaman pegawai terhadap langkah-langkah penanganan situasi darurat, khususnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor.

"Kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan keamanan. Melalui kegiatan ini, saya berharap setiap personil di Bawaslu Bali memahami tindakan awal yang harus dilakukan, termasuk bagaimana menjaga keselamatan diri dan berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila situasi membutuhkan penanganan lebih lanjut," ujar Putra Wiratma.

Ia menilai pembekalan tersebut penting agar kesiapan menghadapi keadaan darurat tidak hanya bertumpu pada petugas keamanan, tetapi juga melibatkan seluruh pegawai sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, perwakilan Satbrimob Polda Bali, A.A. Bagus Parmita, menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan internal sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan keamanan. Menurutnya, pemetaan kerawanan dan kemampuan mengenali perkembangan situasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

"Melalui kegiatan ini, kami memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penanggulangan awal ketika muncul potensi gangguan keamanan. Harapannya, situasi dapat diantisipasi sejak dini sehingga tetap terkendali. Apabila eskalasi meningkat, tentu diperlukan koordinasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak kepolisian," jelas Parmita.

Dalam sesi pemaparan materi, personel Satbrimob Polda Bali, Gede Dedi Prima E, turut menjelaskan pentingnya pengenalan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap potensi huru-hara. Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang, selama dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Ketika situasi mulai meningkat, yang terpenting adalah tetap tenang dan menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan. Keselamatan harus menjadi prioritas, mulai dari pengamanan jalur evakuasi, penyelamatan pimpinan dan pegawai, hingga perlindungan dokumen serta aset penting," terangnya.

Pembekalan tersebut juga dilengkapi dengan skenario simulasi tanggap darurat yang menggambarkan kedatangan sekelompok massa untuk menyampaikan aspirasi di Kantor Bawaslu Provinsi Bali. Dalam skenario itu, petugas keamanan terlebih dahulu melakukan pemantauan, sementara tim negosiator berupaya membuka dialog dengan perwakilan massa.

Situasi kemudian digambarkan meningkat ketika sebagian massa mendesak masuk ke area kantor. Menghadapi kondisi tersebut, petugas keamanan berkoordinasi dengan personel kepolisian, sedangkan pegawai menjalankan prosedur tanggap darurat sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.

Salah satu bagian utama simulasi berfokus pada evakuasi pimpinan Bawaslu. Tim evakuasi bertugas mendampingi Ketua, empat Anggota Bawaslu Provinsi Bali, serta Kepala Sekretariat menuju lokasi aman melalui jalur yang telah dipastikan keselamatannya.

Selain evakuasi pimpinan, skenario tersebut mencakup pengamanan dokumen penting, perangkat elektronik, dan aset prioritas. Keseluruhan pegawai dibagi ke dalam tiga tim, yakni tim evakuasi pimpinan, tim evakuasi aset, serta tim pagar betis yang bertugas memberikan perlindungan pasif, menjaga akses evakuasi, dan mengarahkan pegawai menuju titik aman.

Dalam prosedur tersebut, keselamatan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama. Penyelamatan aset hanya dilakukan apabila kondisi memungkinkan, sementara koordinasi dengan aparat kepolisian dan komunikasi persuasif tetap dikedepankan untuk meredakan ketegangan.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan sumber daya manusia pengawas pemilu dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi Bali, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai prosedur keselamatan, pembagian peran, serta koordinasi penanganan keadaan darurat di lingkungan kerja.