Gandeng PKK, Cara Bawaslu Bali Masukan Nilai Demokrasi Dalam Sebuah Keluarga
|
Denpasar, Bawaslu Bali - Demokrasi bukan hanya urusan bilik suara, tapi juga dimulai dari ruang-ruang keluarga. Itulah semangat yang dibawa Bawaslu Provinsi Bali saat menggelar audiensi dengan TP PKK Provinsi Bali di Gedung Gajah Jayasabha, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Kabag PHM Bawaslu Bali, Supri Cahyani, menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen menjaga pengawasan partisipatif tak hanya pada saat tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan.
“Kami ingin kerja sama ini tidak hanya berhenti pada momen pemilu. Melalui PKK, kami berharap pesan demokrasi bisa masuk sampai ke simpul-simpul masyarakat, dari perempuan, lansia, hingga pemilih pemula,” jelasnya.
Menurutnya, PKK memiliki posisi strategis karena dekat dengan komunitas akar rumput. Setiap bulan, PKK rutin turun ke lapangan melalui aksi sosial yang menyasar ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas. Ruang inilah yang ingin Bawaslu manfaatkan untuk menyampaikan pesan pencegahan pelanggaran pemilu.
Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali, I Nyoman Mendra, merespons positif gagasan tersebut, meski menegaskan bahwa PKK tidak bisa terikat dalam bentuk MoU karena terikat dengan 10 program pokok PKK.
“Sosialisasi dari Bawaslu tentu bisa dilakukan, tetapi lebih tepat jika disisipkan dalam kegiatan aksi sosial PKK. Dengan begitu, PKK tetap pada jalurnya, sementara Bawaslu bisa menitipkan pesan-pesan pengawasan partisipatif,” ujar Mendra.
Supri Cahyani menambahkan bahwa kerja sama ini bisa dimulai dengan sosialisasi singkat, sekitar 20 menit, di sela kegiatan PKK. Fokusnya adalah memberikan pemahaman tentang hak pilih, dinamika data pemilih, hingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi.
Bagi Bawaslu Bali, sinergi dengan PKK bukan sekadar formalitas kelembagaan, tetapi langkah nyata agar pesan demokrasi menyentuh langsung masyarakat, mulai dari dapur rumah tangga hingga kotak suara di TPS.
