Integritas ASN Jadi Fondasi Pengawasan Pemilu, Bawaslu Perkuat SDM Hadapi Tahapan Menjaga Demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali - Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga kualitas aparatur yang mengawalnya. Karena itu, penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas pengawasan sekaligus melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, saat menutup Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu se-Bali Tahun 2026 di Denpasar, Kamis (23/7/2026).

Herwyn menjelaskan bahwa orientasi bagi PPPK bukan sekadar memenuhi tahapan administratif setelah pengangkatan sebagai ASN. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan investasi kelembagaan untuk membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap tugas Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilu.

Ia mengungkapkan, sebagian besar peserta orientasi telah lama mengabdi di lingkungan Bawaslu sebagai tenaga honorer maupun staf pendukung. Karena itu, orientasi menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas sekaligus menyamakan pemahaman mengenai peran strategis setiap pegawai dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Demokrasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilu. Karena itu, seluruh aparatur Bawaslu harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Herwyn.

Menurutnya, Bawaslu mengemban amanat konstitusi untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Amanat tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga seluruh unsur sekretariat yang berperan sebagai sistem pendukung organisasi.

Herwyn menegaskan, keberhasilan pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan sekretariat dalam berbagai aspek, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, data dan informasi, kehumasan, hingga dukungan terhadap penanganan pelanggaran. Profesionalisme di bidang-bidang tersebut menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dan pelaksanaan pengawasan berjalan cepat, tepat, serta akuntabel.

Ia juga mengingatkan seluruh PPPK untuk menjadikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai pedoman dalam bekerja. Menurutnya, integritas tidak cukup diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui keberanian menyampaikan masukan apabila terdapat kondisi yang berpotensi merugikan lembaga.

"Menjaga marwah Bawaslu adalah tanggung jawab bersama. Setiap pegawai harus memiliki kepedulian untuk saling mengingatkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu RI atas dukungan dalam penyelenggaraan Orientasi PPPK Tahun 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pegawai mengenai nilai-nilai organisasi sebelum menghadapi tahapan Pemilu 2029 dan Pemilihan Tahun 2031.

Menurutnya, tantangan pengawasan pemilu ke depan akan semakin kompleks sehingga dibutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu bekerja secara profesional, adaptif, dan berintegritas.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, mengajak seluruh PPPK membangun budaya kerja kolaboratif tanpa membatasi diri pada pembagian divisi. Ia menilai setiap tugas merupakan kesempatan untuk memperluas pengalaman dan memperkuat kapasitas sebagai aparatur Bawaslu.

Anggota Bawaslu Bali lainnya, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menambahkan bahwa orientasi bertujuan menyamakan pola pikir, pola kerja, dan standar pengelolaan organisasi di seluruh jajaran Bawaslu. Keseragaman standar tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas dukungan kelembagaan di setiap daerah sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu berlangsung lebih efektif dan profesional.