Mahasiswa Diuji, Demokrasi Tak Cukup Dipilih tapi Harus Diawasi

Denpasar, Bawaslu Bali — Upaya memperkuat kualitas demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, melainkan menuntut kesadaran kritis warga negara dalam memaknainya. Dalam konteks itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menggelar konsolidasi demokrasi bertajuk “Uji Literasi Mahasiswa” bagi peserta magang, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional Denpasar sebagai ruang refleksi sekaligus pengujian atas pemahaman mereka terhadap dinamika demokrasi kontemporer. Tidak hanya menyentuh aspek normatif, forum ini juga menyoroti tantangan nyata seperti disinformasi, polarisasi, hingga potensi pelanggaran dalam proses pemilu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menekankan bahwa literasi demokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun partisipasi publik yang bermakna. Ia menggarisbawahi perbedaan antara pemilu langsung dan tidak langsung, seraya menegaskan bahwa legitimasi dalam sistem demokrasi modern bertumpu pada keterlibatan aktif rakyat.

“Pemilu langsung memberi legitimasi kuat melalui partisipasi rakyat, namun tetap memiliki tantangan dalam pengawasan,” ujar Sutrawan.

Lebih jauh, ia mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pemilih, tetapi juga subjek yang reflektif. Pengalaman Pemilu 2024 dijadikan titik pijak untuk mengevaluasi sejauh mana pilihan politik didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekadar arus informasi yang belum tentu terverifikasi.

Dalam perspektif Bawaslu, demokrasi tidak berhenti pada bilik suara. Sutrawan menegaskan, partisipasi elektoral hanyalah pintu masuk, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh keberlanjutan pengawasan publik terhadap proses dan hasilnya.

“Hak pilih adalah pintu masuk demokrasi, tetapi pengawasan publik adalah kunci,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bali berupaya menanamkan kesadaran bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pemilih cerdas sekaligus agen kontrol sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan kompleksitas politik elektoral, kapasitas literasi menjadi prasyarat utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dalam koridor kejujuran dan integritas.