Pancasila di Tengah Ujian Demokrasi, Bawaslu Bali Tegaskan Arah Pengawasan Berintegritas

Denpasar, Bawaslu Bali - Memperingati Hari Lahir Pancasila, Bawaslu Bali menggelar upacara sebagai bentuk refleksi atas nilai-nilai dasar kebangsaan yang menjadi fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Momentum ini tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang peneguhan komitmen kelembagaan dalam memastikan pengawasan pemilu yang berlandaskan integritas, keadilan, dan inklusivitas.

Upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Bali tersebut berlangsunberlangsungg tertib dan penuh makna, dengan mengangkat semangat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kerja pengawasan. Di tengah dinamika demokrasi yang kian kompleks, ditandai dengan tantangan disinformasi, polarisasi, hingga menurunnya kepercayaan publik, Bawaslu Bali menilai bahwa Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral dalam menjalankan tugas konstitusional.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam praktik pengawasan yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berpihak pada keadilan.

“Pancasila bukan hanya simbol atau dasar negara yang kita hafalkan, tetapi harus menjadi prinsip hidup dalam setiap tindakan pengawasan. Dalam konteks pemilu, ini berarti memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara, setiap pelanggaran ditindak secara adil, dan setiap proses berjalan transparan,” ujarnya pasca pelaksanaan upacara, Senin (1/6/2026).

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan demokrasi hari ini tidak lagi bersifat konvensional. Arus informasi yang masif di ruang digital kerap memunculkan distorsi yang berpotensi merusak kualitas partisipasi publik, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila menjadi penting sebagai filter etis dalam menghadapi era disrupsi informasi.

“Ketika ruang publik dipenuhi oleh narasi yang tidak selalu berbasis fakta, maka nilai-nilai seperti kejujuran, persatuan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pijakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu Bali juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai wujud nyata pengamalan sila keempat, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Partisipasi publik dinilai sebagai elemen krusial dalam memperkuat legitimasi proses demokrasi.

Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kebangsaan dihidupkan dalam praktiknya. Bawaslu Bali berkomitmen untuk terus menjaga integritas pengawasan sebagai bagian dari upaya memerawatrawat demokrasi yang berkeadilan dan beradab.