Suguna Sebut Akurasi Data Pemilih Jadi Fondasi Legitimasi Pilkades dan Pemilu

Gianyar, Bawaslu Bali - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penguatan kelembagaan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar, Kamis (12/3).

Suguna menyatakan bahwa pasca-Pemilu 2024, Bawaslu tidak berhenti melakukan pengawasan. Sebaliknya, lembaga pengawas kini memasuki fase krusial yakni evaluasi dan konsolidasi demokrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

"Kami di Bawaslu Bali sangat mengapresiasi langkah kolaboratif yang terjalin di Gianyar. Fokus kita ke depan adalah bagaimana kontribusi Bawaslu dapat dirasakan langsung dalam proses edukasi dan pengawasan, terutama menyongsong pemilihan kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput," ujarnya di Kantor Bawaslu Gianyar.

Salah satu poin fundamental dalam kerja sama ini adalah pengawasan terhadap keakuratan Data Pemilih Berkelanjutan. Suguna menegaskan bahwa data pemilih merupakan instrumen yang sangat sensitif dan menjadi muara dari legitimasi sebuah proses pemilihan, baik di tingkat desa maupun nasional.

"Sejak tahun 2017, mandat kami adalah mengawal keakuratan data pemilih. Melalui kerja sama dengan Dinas PMD dan perangkat desa, kami ingin memastikan data yang dipergunakan dalam Pilkades maupun Pemilu 2029 mendatang adalah data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," imbuhnya.

Menyambut fokus pengawasan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar, I Gede Daging menyambut baik kehadiran Bawaslu dalam proses Pilkades serentak yang melibatkan 26 desa di wilayahnya. Tahapan yang dijadwalkan mulai bergulir pada Mei 2026 ini dipandang memerlukan pengawasan ketat, terutama saat memasuki fase pembentukan kepanitiaan dan penjaringan calon.

Dinas PMD telah memetakan kebutuhan anggaran sebesar Rp2 Miliar yang akan didistribusikan ke 26 desa, dengan pelibatan sekitar 150 personel pelaksana di tingkat desa. Penekanan pada inovasi dan kreativitas pengawasan diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang memiliki loyalitas serta dedikasi tinggi terhadap masyarakat.

Sebagai inisiator kerja sama di tingkat kabupaten, Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, menjelaskan bahwa sinergisitas ini merupakan implementasi dari arahan pimpinan untuk memperkuat kelembagaan melalui kemitraan daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran Bawaslu dalam ranah desa sangat krusial, mengingat tugas-tugas pengawasan ke depan akan bersinggungan langsung dengan dinamika budaya dan tatanan masyarakat desa.

"Tujuan utama kami adalah membangun ruang sosialisasi agar demokrasi kita lebih kuat, khususnya di Kabupaten Gianyar. Meskipun pelaksanaan pemilihan mungkin masih beberapa waktu lagi, persiapannya harus dimulai dari sekarang agar implementasi program pengawasan di lapangan dapat berjalan optimal," ungkap Hartawan.

Menutup rangkaian agenda tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU secara resmi yang menandai babak baru kolaborasi antara pengawas pemilu dan otoritas pembina desa. Momentum ini diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten/kota lain di Bali untuk melakukan langkah serupa guna memperkuat fondasi demokrasi dari level paling dasar.