Suguna: Tata Kelola Kelembagaan Jadi Fondasi Penguatan Bawaslu

Badung, Bawaslu Bali – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengapresiasi berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Badung dalam menjalankan berbagai program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan sumber daya justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan tata kelola kelembagaan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan Bawaslu Badung, termasuk berbagai inisiasi inovasi dan terobosan yang diberikan untuk lembaga Bawaslu. Di tengah efisiensi anggaran, semangat untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap dijaga," ungkap Suguna saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Badung, Senin (22/6).

Ia menilai, upaya Bawaslu Badung membangun kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis untuk menjaga eksistensi lembaga sekaligus memperluas jangkauan pendidikan politik kepada masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran publik untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan serta menjaga kualitas demokrasi.

Selain memperkuat peran Bawaslu di tengah masyarakat, Suguna menegaskan pentingnya penguatan tata kelola internal sebagai fondasi agar kerja-kerja pengawasan berjalan efektif, berkelanjutan, dan akuntabel. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pengelolaan arsip secara tertib dan berkelanjutan.

Menurutnya, arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan rekam jejak kelembagaan yang memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi dan rujukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

"Arsip yang kita miliki harus dikelola dengan baik, baik arsip yang lama maupun yang baru. Ke depan, digitalisasi arsip perlu terus diupayakan sehingga data-data penting yang dimiliki lembaga dapat tersimpan dengan aman dan mudah diakses saat dibutuhkan," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Menurutnya, sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada publik.

"Setiap kegiatan yang kita laksanakan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas sekaligus tanggung jawab moral kita sebagai lembaga negara yang diberikan amanah untuk menjaga demokrasi," ujar Adinatha.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu melalui koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dalam mendukung persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Bali berharap seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota terus memperkuat inovasi, tata kelola kelembagaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga kualitas pengawasan dan memperkuat demokrasi di Bali.