Bawaslu Bali Soroti Peran Strategis Organisasi Mahasiswa dalam Menjaga Nalar Demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali – Dinamika demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral semata, tetapi juga oleh kualitas partisipasi warga negara yang dibentuk sejak ruang-ruang intelektual, termasuk organisasi kemahasiswaan. Dalam konteks tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan pentingnya peran organisasi mahasiswa sebagai laboratorium demokrasi yang hidup.

Hal itu disampaikan Ariyani usai menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VII Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bali. Menurutnya, forum-forum semacam ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang refleksi terhadap arah dan kualitas demokrasi ke depan.

Ariyani memandang bahwa organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membentuk tradisi berpikir kritis, etika berpolitik, serta kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai demokrasi. “Organisasi mahasiswa sejatinya bukan sekadar wadah berhimpun, tetapi ruang pembelajaran politik yang paling awal dan paling menentukan. Di sanalah nalar kritis diuji, integritas dibentuk, dan keberpihakan pada kepentingan publik mulai ditanamkan,” ujarnya pada Sabtu (13/6/2026).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa dalam situasi demokrasi yang kerap diwarnai pragmatisme politik, organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjaga idealisme. Menurutnya, kemunduran demokrasi sering kali berakar dari melemahnya budaya diskursus dan minimnya keberanian untuk mengkritisi kekuasaan.

“Jika organisasi mahasiswa kehilangan daya kritisnya, maka demokrasi akan kehilangan salah satu penyangga utamanya. Karena itu, penting bagi organisasi untuk tetap menjadi ruang dialektika yang sehat, bukan sekadar reproduksi kepentingan,” tegas Ariyani.

Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan demokrasi membutuhkan keterlibatan generasi muda yang tidak hanya aktif, tetapi juga memiliki literasi politik yang memadai. Dalam hal ini, organisasi mahasiswa diharapkan mampu menjadi jembatan antara idealisme akademik dan realitas sosial-politik di masyarakat.

Kehadiran Bawaslu dalam forum tersebut, lanjut Ariyani, merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas intelektual. Ia berharap, sinergi antara penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat dapat terus diperkuat guna menjaga kualitas demokrasi yang substantif.

“Demokrasi yang sehat tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang pembelajaran kolektif. Organisasi mahasiswa adalah salah satu fondasi penting dalam proses tersebut,” pungkasnya.