Bersama voters, bahas Demokrasi, Antara Efisiensi dan Kedaulatan

Gianyar, Bawaslu Bali - Di tengah menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung, Bawaslu Bali memandang perlu membuka ruang dialog yang jujur dan kritis, terutama dengan generasi muda. Sebab, perubahan mekanisme pemilihan bukan sekadar soal teknis, melainkan menyentuh inti kedaulatan: siapa yang menentukan, dan atas nama siapa kekuasaan dijalankan.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, menegaskan isu tersebut sempat menguat dan memancing pendapat generasi muda bahwa Demokrasi tidak boleh dibaca semata dari kacamata efisiensi. Demokrasi yang ingin tetap substantif, kata dia, justru menuntut proses politik dan sosial yang panjang.

“Kalau tetap ingin demokratis, wakil rakyat harus menyerap kehendak masyarakat. Itu butuh proses, butuh metode, dan tentu saja biaya. Klaim lebih murah harus diuji dengan riset, bukan asumsi,” ujar salah satu pemuda yang masih berstatus mahasiswa.

Berangkat dari kegelisahan itu, Bawaslu Bali memilih keluar dari pola lama untuk mendapatkan pandangan masyarakat dilapisan paling bawah. Di saat atensi publik terhadap politik cenderung meredup pasca pemilu, Bawaslu justru menyimak suara generasi muda tentang arah demokrasi ke depan. Langkah itu diwujudkan melalui Konsolidasi Demokrasi Bersama Kelompok Mahasiswa, Minggu, (8/2/2026), di Desa Peliatan, Ubud, Gianyar.

Sutrawan menegaskan konsolidasi demokrasi tidak boleh dipersempit sebagai agenda musiman. Justru pada fase tanpa tahapan inilah demokrasi berada pada titik paling rapuh.

“Di fase inilah kualitas demokrasi diuji. Apakah kita membiarkannya berjalan tanpa kontrol, atau memperkuat kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah kerja bersama,” katanya.

Ia menjelaskan, Bawaslu Bali secara sadar memperluas pendekatan dengan masuk ke ruang-ruang informal, mulai dari diskusi komunitas hingga menyapa pemilih di pasar tradisional. Percakapan santai, menurutnya, sering kali membuka persoalan yang tak muncul di forum resmi.

“Ngobrol bareng voters di pasar, kita menangkap kegelisahan yang nyata. Dari soal kepercayaan pada pemilu, sampai kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi,” ujarnya.

Sutrawan menilai generasi muda bukan sekadar objek pendidikan politik, melainkan subjek penentu arah demokrasi. Mereka memegang posisi strategis sebagai penjaga nalar publik.

“Kalau generasi muda menjauh, ruang itu akan diisi oleh kepentingan yang belum tentu berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung persoalan konkret yang masih kerap ditemukan, seperti warga yang tercantum sebagai anggota partai politik tanpa pernah memberi persetujuan. Bagi Sutrawan, temuan ini menandakan rapuhnya tata kelola kepemiluan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini soal hak politik warga yang dilanggar,” katanya.

Di era digital, tantangan pengawasan kian kompleks. Media sosial menjadi ruang yang cepat menyebarkan informasi, sekaligus rawan disinformasi dan manipulasi. Karena itu, Bawaslu membangun kerja sama dengan Kepolisian serta mendorong penguatan kapasitas internal di bidang teknologi informasi.

“Kita butuh tenaga ahli siber yang fokus menangani pelanggaran kepemiluan berbasis digital. Tanpa itu, pengawasan akan selalu tertinggal,” ujarnya.

Menutup diskusi, Sutrawan mengingatkan demokrasi bukan produk instan. Ia tumbuh melalui proses panjang, penuh tarik-menarik kepentingan, dan menuntut kesabaran serta konsistensi.

“Jangan mudah kecewa, jangan cepat frustrasi. Lebih berbahaya lagi kalau kita merasa memilih itu percuma. Karena bisa jadi, suatu hari kita justru tidak lagi punya kesempatan untuk memilih,” pungkas Sutrawan.