Ngabuburit Pengawasan Jadi Ruang Edukasi Demokrasi bagi Santri di Klungkung

Klungkung, Bawaslu Bali – Momen menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit sejatinya tidak melulu harus diisi dengan sekadar bersantai. Jeda waktu yang biasanya digunakan untuk menunggu azan Magrib ini kini bertransformasi menjadi ruang dialektika yang produktif. Melalui tajuk "Ngabuburit Pengawasan," waktu luang tersebut dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kepemiluan yang menyasar langsung lapisan masyarakat, khususnya para pemilih pemula di lingkungan pesantren.

Inisiasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendekatkan edukasi demokrasi melalui pendekatan yang lebih humanis dan santai. Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ni Luh Supri Cahayani, yang hadir mewakili Bawaslu Bali, menegaskan pentingnya pemanfaatan momentum ini sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pengawas dan masyarakat.

"Kegiatan ngabuburit ini kami manfaatkan secara maksimal sebagai ruang edukasi partisipatif. Harapannya, melalui pendekatan yang dialogis dan santai ini, pesan pengawasan pemilu lebih mudah diterima. Kami ingin generasi muda memiliki kesadaran dan pemahaman politik yang matang sebelum mereka masuk ke bilik suara," ungkap Supri Cahayani saat menghadiri kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung di Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung, Kamis (5/3).

Menyambung pesan dari tingkat provinsi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, membawa diskusi ke tataran praktis. Ia mengingatkan bahwa kesadaran konstitusional harus diiringi dengan kesiapan administratif sebagai syarat mutlak berpartisipasi dalam pemilu.

"Hak pilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Kami mengajak generasi muda untuk proaktif melakukan perekaman KTP-el ketika berusia 17 tahun, agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang,” tegas Mudiasih di hadapan peserta.

Pemaparan dari jajaran pengawas pemilu ini rupanya memantik respons positif. Hal ini terekam jelas saat sesi diskusi interaktif berlangsung; para santri dan santriwati tampak antusias melontarkan pertanyaan kritis seputar aturan main kepemiluan hingga membedah isu-isu demokrasi yang tengah hangat di kalangan anak muda.

Memperkaya diskursus sore itu dengan perspektif spiritual, Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Muchamad Muchtar, hadir memberikan tausiyah kebangsaan. Ia menititikberatkan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan sekadar hak sipil, melainkan kewajiban batiniah.

“Dalam Islam, memilih pemimpin yang baik adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara. Santri diharapkan dapat berkontribusi bagi bangsa dengan menggunakan hak pilih secara bijak dan memilih pemimpin yang amanah,” tuturnya.

Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Bawaslu Provinsi Bali berharap ruang-ruang edukasi serupa dapat terus direplikasi. Keterlibatan aktif dari lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga komunitas pemuda diyakini mampu menumbuhkan iklim pengawasan partisipatif yang solid, sehingga nilai kejujuran, keadilan, dan integritas proses pemilu dapat terus dikawal bersama.