Optimalisasi Kinerja Jajaran, Bawaslu Bali Gelar Monev di Kota Denpasar
|
Denpasar, Bawaslu Bali – Upaya penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja internal terus menjadi fokus Bawaslu Bali. Selain memastikan tata kelola internal berjalan sesuai aturan, langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Bali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) di Bawaslu Kota Denpasar, Selasa (2/9).
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menjelaskan ada empat fokus utama dalam penguatan kelembagaan kali ini. Pertama, pengadaan tenaga alih daya untuk mendukung kelancaran operasional. Kedua, pelaksanaan Latsar CPNS yang masih berlangsung tanpa sesi daring (zoom meeting). Ketiga, pengelolaan penggunaan Uang Persediaan (UP). Dan keempat, pengarsipan dokumen hibah sebagai bagian dari tertib administrasi.
Wiratma menekankan, penguatan kelembagaan ini bukan sekadar prosedur, tetapi bertujuan memastikan kinerja internal berjalan optimal. “Melalui monitoring ini, kita memastikan seluruh aspek operasional dan administrasi tertib, sekaligus menumbuhkan kesadaran setiap pegawai akan peran dan tanggung jawabnya,” ujar Wiratma.
Terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) sesuai Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 36 Tahun 2025, Wiratma menegaskan meskipun metode kerja lebih fleksibel, seluruh pegawai tetap harus responsif dan siaga dalam komunikasi serta pelaksanaan tugas. “Meskipun bisa bekerja dari mana saja, saya minta seluruh pegawai selalu siap menjawab komunikasi. Fleksibilitas tidak boleh mengurangi disiplin dan tanggung jawab kita,” ujar Wiratma.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha menyoroti urgensi tata kelola keuangan sebagai bagian dari persiapan Bawaslu Kota Denpasar menuju status satuan kerja (satker) mandiri. Dengan status ini, lembaga diharapkan mampu mengelola urusan internal secara mandiri tanpa tergantung koordinasi berulang dengan Bawaslu Provinsi.
“Satker yang mandiri akan menjadi fondasi kuat bagi penguatan kelembagaan secara menyeluruh,” jelas Kasek.
Meski demikian, masih ada enam Bawaslu kabupaten/kota yang pengelolaan keuangannya menggunakan struktur pemda, yang menjadi tantangan tersendiri bagi konsistensi tata kelola lembaga di seluruh Bali.
Menutup kegiatan, Adinatha menekankan pentingnya solidaritas antar-unit kerja, agar penguatan kelembagaan berjalan efektif dan profesional.
