Perkuat Peran Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi Substansial

Denpasar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali mulai mematangkan langkah strategis dalam mengawal kualitas demokrasi di Pulau Dewata. Upaya ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang penguatan kolaborasi untuk memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas.

Instruksi tersebut mendorong jajaran pengawas pemilu untuk lebih aktif merangkul masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi dinamika serta potensi kerawanan di masyarakat, sehingga kebijakan pengawasan yang disusun lebih relevan dan menyentuh akar rumput. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi secara daring bersama Ketua, Anggota, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali pada Kamis (29/1).

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ragu dalam menciptakan inovasi kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia mendorong jajaran di bawahnya untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan memperluas jangkauan pencegahan.

"Kami ingin setiap Kabupaten/Kota mulai memetakan kegiatan yang aplikatif di wilayah masing-masing. Fokuslah pada bagaimana kehadiran Bawaslu bisa dirasakan manfaatnya dalam mengawal proses demokrasi. Nantinya, seluruh rangkaian inovasi dan kerja nyata ini akan kami rangkum sebagai laporan progresif ke Bawaslu RI secara berkala," jelas Suguna.

Ia juga mengapresiasi pola kerja kreatif yang telah ditunjukkan sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan lembaga menuju Unit Kerja Mandiri di masa depan bagi Bawaslu Kabupaten non satker.

Meski saat ini sedang berada di luar masa tahapan, momentum ini justru dinilai sebagai kesempatan emas untuk menggencarkan edukasi. Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh divisi manapun harus tetap bernafaskan konsolidasi demokrasi.

"Tugas kita tetap padat meski di luar tahapan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyamakan persepsi. Apapun kegiatan yang dilakukan di lapangan, pastikan pesan mengenai pengawasan partisipatif tersampaikan ke publik, termasuk melalui publikasi media sosial yang konsisten," ungkap Sutrawan.

Sementara itu dari sisi kesekretariatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, menyoroti aspek dukungan administrasi dan operasional. Ia menekankan pentingnya prinsip efisiensi dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran agar setiap program kerja dapat terlaksana dengan maksimal.

"Dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan optimal, lembaga harus tetap menunjukkan kinerja yang produktif. Konsistensi kerja kita harus tetap terlihat oleh publik, baik melalui media cetak maupun kanal digital, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," tutup Adinatha.