Suguna : Masa Non-Tahapan Fase Strategis Perkuat Fondasi Pemilu

Gianyar, Bawaslu Bali - Pesta demokrasi masih berjarak beberapa tahun lagi, namun mesin pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mulai dipanaskan. Sebagai langkah proaktif menjaga kualitas pemilu sejak dini, Bawaslu Provinsi Bali mendampingi Bawaslu Kabupaten Gianyar yang tengah gencar melakukan safari konsolidasi demokrasi ke partai politik.

Melanjutkan roadshow konsolidasi demokrasi, setelah sebelumnya menyambangi markas DPD Partai Golkar Gianyar pada awal bulan lalu, kali ini jajaran Bawaslu hadir berdialog dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar, Selasa (24/2). Pertemuan strategis ini secara konsisten menyoroti dua agenda mendasar: merawat konsolidasi demokrasi di masa non-tahapan, serta mengawal ketat validitas Data Kepartaian dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, yang memimpin lawatan ini menegaskan bahwa paradigma pengawasan harus diubah menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini adalah ruang silaturahmi dan komunikasi yang harus terus kita bangun. Hubungan antara penyelenggara dan partai politik tidak boleh hanya terjalin saat tahapan pemilu, tetapi juga harus diperkuat di masa non-tahapan,” tegas Suguna.

Ia menegaskan bahwa masa non-tahapan merupakan fase strategis untuk memperkuat fondasi serta menyelaraskan pemahaman regulasi di antara seluruh peserta pemilu. Upaya preventif ini menjadi penting karena tahapan panjang menuju Pemilu 2029 dijadwalkan mulai bergulir pada Agustus 2027.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, menyoroti aspek teknis administrasi yang kerap menjadi bom waktu dalam setiap perhelatan pemilu. Dalam kunjungannya, Bawaslu secara konsisten mendorong agar urusan pemutakhiran data kepartaian tidak ditunda hingga detik-detik terakhir.

“Kami mengimbau agar seluruh partai politik terus meng-update data kepartaiannya secara berkala. Data yang akurat dan mutakhir akan mendukung transparansi serta memudahkan proses pengawasan,” urai Hartawan.

Selain data kepartaian, Hartawan memaparkan bahwa fokus pengawasan Bawaslu saat ini juga mencakup uji petik PDPB. Hal ini meliputi pendataan pemilih dari kalangan pensiunan TNI/Polri, peralihan status PNS, hingga masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak konstitusionalnya.

Langkah jemput bola Bawaslu ini direspons positif oleh DPC PDI Perjuangan Gianyar. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar, I Made Budiasa, mengapresiasi terobosan komunikasi kelembagaan tersebut.

“Kami menyambut baik langkah Bawaslu dalam membangun komunikasi dan penguatan pengawasan ini. Terkait data kepartaian, kami secara internal juga terus melakukan pembaruan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Budiasa, yang membidangi Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Rangkaian silaturahmi politik ini dipastikan tidak akan berhenti di sini. Bawaslu Gianyar berkomitmen untuk terus melanjutkan lawatan serupa ke jajaran partai politik lainnya. Sinergi yang setara dan merata antara penyelenggara dan seluruh peserta pemilu diharapkan mampu mendewasakan iklim perpolitikan di Gianyar secara menyeluruh.