872 Pekerja Migran Asal Denpasar di Luar Negeri, Ariyani Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih
|
Denpasar, Bawaslu Bali - Mobilitas pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data pemilih. Perubahan domisili dan status keberadaan warga negara yang bekerja di luar negeri membutuhkan pencatatan secara berkala agar data pemilih tetap sesuai dengan kondisi faktual. Di Denpasar, terdapat 872 pekerja migran asal daerah tersebut yang bekerja di luar negeri sepanjang 2026.
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Denpasar, Rabu (18/11/2026). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menilai pengawasan data pemilih perlu memperhatikan dinamika kependudukan masyarakat, termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri maupun yang telah kembali ke tanah air.
Menurut Ariyani, perubahan status dan domisili masyarakat perlu teridentifikasi sejak proses pemutakhiran berlangsung. Koordinasi dengan instansi yang memiliki data terkait menjadi penting untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan dan kondisi sebenarnya.
“Diperlukan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan terkait hak pilih masyarakat. Melalui pengawasan sejak dini, potensi permasalahan yang dapat muncul pada saat pemungutan suara diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal,” ungkap Ariyani.
Data 872 pekerja migran asal Denpasar yang disampaikan perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali dalam pertemuan tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya pengawasan terhadap kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi. Keberangkatan untuk bekerja di luar negeri, kepulangan ke daerah asal, hingga perubahan tempat tinggal merupakan dinamika yang perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Sebab, mobilitas penduduk tidak selalu diikuti dengan pembaruan administrasi secara langsung. Ketika seseorang mengalami perubahan domisili atau kembali dari luar negeri, informasi tersebut perlu diperhatikan agar data kependudukannya tetap sesuai dengan keadaan terkini. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memastikan hak politik warga negara tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, perwakilan BP3MI Bali menekankan pentingnya pemutakhiran data pekerja migran secara berkala, terutama untuk mencermati perubahan status dan domisili mereka. Informasi dari lembaga yang menangani pekerja migran dapat menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengawasan PDPB.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pembaruan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun pelayanan di tingkat desa dan kelurahan. Kemudahan akses layanan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memastikan data kependudukannya selalu diperbarui.
Bagi Bawaslu, persoalan pekerja migran memperlihatkan bahwa akurasi data pemilih tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan kependudukan masyarakat. Pengawasan membutuhkan dukungan data lintas instansi, terutama lembaga yang memiliki informasi mengenai perubahan status dan keberadaan warga negara.
Ariyani menegaskan bahwa sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar potensi ketidaksesuaian data dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, proses pemutakhiran tidak hanya menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, tetapi juga memastikan hak politik warga negara tetap mendapatkan perhatian, termasuk bagi mereka yang bekerja di luar negeri.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali