Lompat ke isi utama

Berita

Curi Start Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Bali Bedah Strategi Reformasi Birokrasi Bersama Pemprov Bali

Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bawaslu Provinsi Bali

Denpasar, Bawaslu Bali – Tahapan Pemilu 2029 memang baru akan bergulir pada 2027 mendatang, namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali tak mau menunggu. Menyadari beratnya tantangan pengawasan ke depan, Bawaslu Bali memilih untuk "curi start" dengan membenahi fondasi internal dan kualitas pelayanan publik lewat Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Rabu (18/11/2026).

Langkah ini bukan sekadar agenda seremonial rutin. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan bahwa kesiapan mesin birokrasi di internal lembaga menjadi kunci utama sebelum terjun ke medan pengawasan. Terlebih, Bawaslu RI kerap menjadikan Bali sebagai pilot project dalam berbagai program strategis nasional.

"Kita tidak ingin gagap saat tahapan dimulai nanti. Lewat forum ini, kita belajar langsung bagaimana memperkuat tata kelola internal agar lebih lincah dan siap menyongsong tahapan Pemilu 2029," tegas Suguna.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi solidnya kolaborasi antara Bawaslu Bali dan Pemerintah Provinsi Bali. Sinergi tersebut terbukti efektif menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali agar tetap bersih dari politik praktis selama perhelatan Pemilu dan Pemilihan lalu.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, menyoroti realitas tantangan struktural yang dihadapi lembaganya. Berbeda dengan pemerintah daerah yang struktur organisasinya sudah mapan, Bawaslu di Bali masih dihadapkan pada keterbatasan status satuan kerja (satker). Dari sembilan kabupaten/kota, baru empat satker yang mandiri, yakni Provinsi, Denpasar, Badung, dan Tabanan, sementara sisanya masih menginduk.

"Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Situasi ini mendorong seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan kinerja agar fungsi pengawasan tetap berjalan maksimal. Di sinilah esensi nyata dari reformasi birokrasi diuji," ungkap Adinatha.

Untuk membedah persoalan tersebut, Bawaslu Bali menggandeng langsung praktisi tata kelola pemerintahan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yakni Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Dewa Ayu Agung Indah Puspadewi, serta Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja, I Putu Oka Jaya Laksana.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai sorotan strategis terkait pembenahan tata kelola lembaga. Jajaran Bawaslu Bali aktif menggali kiat-kiat praktis dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, menjaga efektivitas serapan anggaran, hingga memetakan peluang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menanggapi dinamika tersebut, Dewa Ayu Agung Indah Puspadewi memberikan penekanan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas tidak bisa hanya bertumpu pada pemenuhan aspek administratif semata. Lebih dari itu, dibutuhkan keselarasan langkah dan komitmen kolektif yang kuat antara pimpinan serta seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah.

"Esensi utama dari reformasi birokrasi dan Zona Integritas terletak pada konsistensi perubahan budaya kerja dan komitmen pimpinan. Ketika seluruh elemen organisasi bergerak dalam satu irama, kualitas pelayanan publik akan meningkat secara berkelanjutan," jelasnya.

Melalui penguatan fondasi birokrasi ini, Bawaslu Provinsi Bali menargetkan terciptanya tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif, transparan, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak standar pelayanan publik di lingkungan pengawas pemilu, tetapi juga menjadi modal krusial dalam memastikan seluruh jajaran siap mengawal setiap tahapan demokrasi ke depan secara profesional dan akuntabel.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
Reformasibirokrasi
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle