Akselerasi P2P 2026: Langkah Awal Bawaslu Bali Bangun Fondasi Pengawasan Inklusif

Denpasar, Bawaslu Bali - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani menegaskan bahwa pembentukan kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan strategi krusial di tengah keterbatasan struktur kelembagaan pengawas pemilu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari investasi jangka panjang guna mengawal kualitas demokrasi menyongsong Pemilu Serentak tahun 2029 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan utama dalam pembukaan P2P Tahun 2026 yang digelar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, Selasa (26/5/2026).

Ariyani memberikan apresiasi mendalam atas komitmen dan kesiapan wilayah Denpasar yang dinilai sukses memenuhi seluruh unsur rekrutmen tanpa adanya keterlambatan.

"Secara kelembagaan, personel Bawaslu dibentuk dalam jumlah yang sangat terbatas, sementara objek dan dinamika yang harus diawasi di lapangan sangatlah luas. Menghadapi tantangan ini, pembentukan kader P2P menjadi strategi pencegahan yang mutlak dilakukan. Kami sangat mengapresiasi kesiapan jajaran di Kota Denpasar yang bergerak cepat dan tepat waktu tanpa hambatan dalam rekrutmen ini. Namun, tugas sesungguhnya dimulai setelah ini; para peserta harus mampu mengonsolidasikan diri dan membentuk komunitas pengawas partisipatif yang solid di lingkungannya," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa program P2P ini mengemban misi besar berskala nasional. Menurutnya, output dari kaderisasi ini akan memberikan implikasi langsung terhadap arah demokrasi secara makro, di mana pundak generasi muda Denpasar menjadi tumpuan utamanya. Pihaknya juga membuka ruang komunikasi yang inklusif dengan meminta para kader bersikap kritis terhadap kinerja pengawasan di lapangan.

"Harus dipahami bersama bahwa P2P ini adalah program strategis nasional, bukan sekadar agenda lokal di atas kertas. Output dari forum ini memiliki implikasi nyata yang akan mewarnai wajah demokrasi kita di tingkat nasional. Masa depan dan arah kualitas demokrasi di Kota Denpasar kini berada di pundak rekan-rekan generasi muda sekalian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan koreksi yang konstruktif. Jika ada dinamika atau celah pelanggaran di luar sana, sampaikan langsung kepada kami agar kita bisa merumuskan langkah pencegahan yang relevan dan kontekstual," imbuhnya

Menyambung arahan strategis tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, mengingatkan pentingnya memaksimalkan forum tatap muka ini di tengah keterbatasan kuota peserta yang ada.

"Dua puluh peserta yang hadir hari ini merupakan individu-individu pilihan. Bawaslu RI memberikan atensi kelembagaan yang sangat strategis terhadap program P2P ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita bertumpu pada efisiensi anggaran melalui forum daring, maka pemanfaatan ruang interaksi langsung secara luring hari ini harus dioptimalkan untuk mendalami substansi pengawasan," ujar Adinatha.

Ia juga menambahkan bahwa akselerasi P2P yang sengaja dimulai sejak tahun 2026 ini bertujuan untuk menjaga ritme gerakan pengawasan. Ke depan, para kader muda inilah yang diharapkan memegang estafet keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan di tubuh Bawaslu.

Dukungan penuh terhadap gerakan partisipatif ini juga datang dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Dharma Atmadja. Pihaknya memuji langkah taktis Bawaslu Bali dalam menginisiasi pendidikan politik sejak dini.

"Langkah Bawaslu dalam menginisiasi pendidikan pengawasan partisipatif sejak dini adalah sebuah terobosan yang sangat visioner. Ini selaras dengan spirit kita bersama untuk memperkuat ketahanan politik wilayah dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2029–2030," ungkap Gede Dharma

Melengkapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergi Kesbangpol Denpasar serta keterlibatan aktif elemen mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Mengusung spirit Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Hardy berharap alumni P2P ini mampu menjadi garda terdepan dalam memecahkan dinamika kepemiluan dan mendiseminasikan informasi pengawasan kepada masyarakat luas.

Pendidikan Pengawasan Partisipatif ini tidak sekadar menjadi forum seremonial, melainkan pijakan awal untuk melahirkan agen perubahan (agent of change) yang melek regulasi. Melalui pembekalan materi intensif dan diskusi interaktif, 20 peserta terpilih ini ditargetkan mampu memetakan potensi pelanggaran sejak dini, membumikan literasi pengawasan di lingkungan masing-masing, serta membentuk benteng pertahanan masyarakat yang mandiri dalam menangkal disinformasi maupun praktik politik uang demi tegaknya pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat di Kota Denpasar.