Bawaslu Bali dan Korem 163 Perkuat Sinergi Dini, Antisipasi Tantangan Pemilu 2029

Denpasar, Bawaslu Bali - Upaya memperkuat sinergi lintas lembaga menjelang tahapan Pemilu 2029 mulai dibangun sejak dini. Bawaslu Bali melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya pada Selasa (21/1/2026).

Rombongan Bawaslu Bali diterima langsung oleh Kepala Seksi Teritorial (Kasi Ter) Korem 163/Wira Satya, Kolonel Inf. Didin Nasaruddin Darsono, S.Sos., M.Han. Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal untuk memperkuat komunikasi, pemahaman tugas, serta kerja sama strategis antara Bawaslu dan jajaran TNI, tidak hanya saat momentum pemilu, tetapi juga jauh sebelum tahapan dimulai.

Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyampaikan apresiasi atas dukungan aparat keamanan selama penyelenggaraan Pilkada di Bali. Menurutnya, situasi yang kondusif selama tahapan pemilu tidak terlepas dari peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas dan rasa aman.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan silaturahmi ini. Selama Pilkada di Bali, situasi berjalan sangat aman dan tertib. Kami di Bawaslu merasa dilindungi, sehingga pengawasan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ke depan, kerja sama antara Bawaslu dan Korem diharapkan tidak bersifat situasional, melainkan terbangun secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan pemilu berjalan tertib, aman, dan demokratis.

Menanggapi hal tersebut, Didin Nasaruddin Darsono menyatakan bahwa Korem 163/Wira Satya terbuka untuk membangun komunikasi yang intens dengan Bawaslu. Ia mengaku memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan Bawaslu saat menjabat sebagai Komandan Kodim, sehingga memahami dinamika dan tantangan pengawasan pemilu di lapangan.

“Kami sangat welcome dengan Bawaslu. Konektivitas dan komunikasi harus dibangun dari sekarang, tidak hanya saat pemilu. Dengan begitu, saat tahapan dimulai, kita tidak perlu membangun komunikasi dari nol,” jelasnya.

Menurutnya, kunci utama sinergi adalah saling memahami tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Dengan pemahaman yang sama, koordinasi akan berjalan lebih efektif dan potensi persoalan dapat dicegah sejak dini.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Bawaslu Bali lainnya, Gede Sutrawan, juga menyoroti pentingnya mitigasi persoalan data pemilih menjelang Pemilu 2029, khususnya terkait status keanggotaan TNI. Ia menekankan perlunya identifikasi dan edukasi terhadap anggota TNI yang telah pensiun agar dapat menggunakan hak pilihnya, serta mengantisipasi warga sipil yang masuk menjadi anggota TNI sehingga tidak lagi memiliki hak pilih.

“Kami ingin memitigasi sejak sekarang agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Baik bagi yang sudah pensiun agar hak pilihnya tersalurkan, maupun yang statusnya berubah dari sipil menjadi anggota TNI,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Ter Korem 163/Wira Satya menjelaskan bahwa secara struktural, Korem berperan sebagai koordinator Kodim dan batalyon. Namun, terkait data detail keanggotaan TNI, termasuk status pensiun, basis data berada di Ajendam IX/Udayana dan tidak terintegrasi langsung dengan Korem.

Meski demikian, ia menegaskan komitmen Korem untuk membantu Bawaslu dalam hal klarifikasi dan identifikasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran, seperti keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan kampanye.

“Jika Bawaslu memperoleh informasi adanya dugaan anggota TNI terlibat kampanye, silakan disampaikan kepada kami. Kami siap membantu mengidentifikasi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah berstatus sipil,” tegasnya.

Pertemuan ini ditutup dengan harapan bersama agar sinergi antara Bawaslu Bali dan Korem 163/Wira Satya dapat terus terjalin, tidak hanya dalam konteks pemilu, tetapi juga dalam berbagai situasi yang bertujuan menjaga stabilitas dan demokrasi di Bali.

“Semoga ke depan kita bisa terus bekerja sama, bukan hanya saat pemilu, tetapi dalam setiap upaya untuk berbuat yang terbaik bagi Bali,” pungkas Wiratma menutup dialog.