Bawaslu Bali Dorong Perencanaan Anggaran Adaptif Hadapi Tahapan Pemilu
|
Klungkung, Bawaslu Bali – Kebutuhan anggaran untuk menghadapi tahapan Pemilu mendatang mulai menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali. Di tengah kebijakan efisiensi, perencanaan keuangan dinilai perlu disusun secara cermat agar tetap mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk mengantisipasi kebutuhan pembentukan badan ad hoc yang direncanakan mulai Juni 2027.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat menghadiri Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung, Kamis (19/11/2026). Wiratma menilai pengelolaan keuangan Bawaslu Klungkung secara umum telah berjalan tanpa persoalan berarti. Meski demikian, kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan perencanaan yang semakin memperhatikan kebutuhan organisasi.
Menurut Wiratma, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya meningkatkan kinerja kelembagaan. Karena itu, diperlukan inovasi dalam menyusun prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk memastikan kesiapan menghadapi dinamika tahapan Pemilu yang akan datang.
"Kita harap bisa merancang anggaran untuk optimalisasi kinerja," ujar Wiratma.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Adi Putrayasa, turut mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebutuhan organisasi. Ia juga mengapresiasi Bawaslu Klungkung yang telah menuntaskan seluruh rangkaian rapat pengelolaan administrasi keuangan sepanjang tahun 2026.
Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 16 kali sepanjang tahun. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan capaian pelaksanaan kegiatan.
"Secara umum, seluruh agenda rapat yang direncanakan telah terlaksana," kata Supardika.
Selain kesiapan anggaran, rapat tersebut membahas pentingnya kepatuhan terhadap aturan, efisiensi belanja, serta ketepatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan tetap mendukung kebutuhan pengawasan Pemilu.
Dengan adanya rencana rekrutmen badan ad hoc pada 2027, perencanaan anggaran menjadi salah satu perhatian Bawaslu Bali agar kebutuhan pengawasan pada tahapan mendatang dapat diantisipasi sejak awal.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali