Lompat ke isi utama

Berita

Ketika Politik Uang Dianggap Lumrah Disitulah Kritisnya Pengawal Pemilu

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan Konsolidasi Demokrasi bersama Perkumpulan Mahasiswa Perantau Singaraja

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan Konsolidasi Demokrasi bersama Perkumpulan Mahasiswa Perantau Singaraja

Singaraja, Bawaslu Bali – Praktik politik uang menjelang pemungutan suara masih menjadi persoalan yang dipertanyakan kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa menyoroti efektivitas pengawasan terhadap praktik serangan fajar, terutama di tingkat desa, serta peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran yang dapat memengaruhi kebebasan pemilih menentukan pilihannya.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan Konsolidasi Demokrasi bersama Perkumpulan Mahasiswa Perantau Singaraja di Bichito Coffee, Singaraja, Kamis (19/11/2026).

Salah seorang mahasiswa, Sheila, mempertanyakan bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi praktik pemberian uang menjelang pemungutan suara. Sementara itu, Krisna menyoroti peran pengawas di tingkat desa dalam mendeteksi dan menangani dugaan politik uang yang masih terjadi menjelang pemilu maupun pemilihan.

Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, menjelaskan bahwa pengawasan politik uang dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa dan kelurahan. Pengawas memiliki tugas mengidentifikasi dugaan pelanggaran, melakukan pengawasan langsung, serta menerima informasi dan laporan dari masyarakat.

"Pengawasan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga sepanjang tahapan pemilu. Jika ditemukan dugaan politik uang, pengawas dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku. Namun, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu. Masyarakat juga harus mengambil peran karena merekalah yang paling dekat dengan lingkungan tempat pelanggaran terjadi," ujar Sutrawan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, turut menyoroti perubahan sikap sebagian masyarakat terhadap politik uang. Menurutnya, terdapat kecenderungan ketika masyarakat yang sebelumnya menolak praktik tersebut justru mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Ariyani memandang kondisi itu sebagai tantangan dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pencegahan pelanggaran, menurutnya, tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat.

"Persoalannya bukan semata-mata bagaimana menindak pelanggaran, tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar politik uang tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan," kata Ariyani.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, menyoroti keterbatasan norma hukum dalam menjangkau berbagai bentuk politik uang. Menurutnya, keberadaan aturan perlu terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam menangani praktik pelanggaran yang berkembang di masyarakat.

"Politik uang, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas ASN masih menjadi persoalan dalam pemilu. Khusus politik uang, pengaturan hukumnya perlu dikaji kembali agar berbagai bentuk praktik yang terjadi di masyarakat dapat dijangkau oleh aturan yang berlaku," ujar Wirka.

Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan kedaulatan rakyat dan arah demokrasi Indonesia. Sutrawan mengingatkan bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilihan perlu mempertimbangkan hak politik dan kepentingan masyarakat.

Ia mengajak mahasiswa mencermati berbagai wacana perubahan sistem pemilihan, termasuk kemungkinan peralihan dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Menurutnya, perubahan tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi juga perlu dikaji dari dampaknya terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Setiap wacana perubahan sistem pemilihan perlu dicermati secara kritis. Mahasiswa harus melihat bagaimana dampaknya terhadap hak politik masyarakat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak boleh dilepaskan dari kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Sutrawan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, Sutrawan juga menyinggung hubungan antara hukum positif dan hukum adat. Ia menilai nilai-nilai serta norma adat yang hidup di masyarakat perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran demokrasi, mengingat keduanya memiliki peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Ariyani turut mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menghadapi berbagai persoalan demokrasi menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pandangan, serta membantu masyarakat memahami persoalan kepemiluan.

Bagi Sutrawan, keterlibatan mahasiswa menjadi penting terutama ketika muncul kebijakan atau wacana yang berkaitan dengan hak politik masyarakat. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti sebagai pengamat, melainkan turut menyampaikan kritik dan pandangan terhadap setiap perubahan yang dapat memengaruhi pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
konsoldem
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle