Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Bali: Reformasi Birokrasi Harus Dimulai dari Disiplin dan Keteladanan

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, saat menghadiri Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Karangasem, Kamis (19/11/2026)

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, saat menghadiri Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Karangasem, Kamis (19/11/2026)

Karangasem, Bawaslu Bali – Reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu tidak cukup dilakukan melalui pembenahan administrasi dan penataan kelembagaan. Perubahan budaya kerja, kedisiplinan aparatur, serta keteladanan pimpinan menjadi faktor penting untuk membangun organisasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, saat menghadiri Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Karangasem, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut diikuti Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem, serta jajaran sekretariat Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Suguna menilai, pembenahan kelembagaan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem perlu diikuti dengan konsistensi dalam membangun disiplin dan soliditas kerja. Menurut dia, perubahan lingkungan kantor, kepatuhan terhadap aturan, serta penerapan kebijakan kelembagaan dalam aktivitas sehari-hari merupakan bagian dari upaya membangun etos kerja aparatur.

Ia mengingatkan, kompetensi individu saja tidak cukup untuk mendorong perubahan organisasi apabila tidak disertai kerja sama dan komitmen bersama. Karena itu, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh dalam penerapan disiplin dan etos kerja.

"Kompetensi individu tidak akan cukup membawa perubahan tanpa adanya sinergi dan kebersamaan. Pimpinan harus hadir sebagai panutan dalam menegakkan disiplin dan etos kerja bagi seluruh jajaran sekretariat demi memperkuat kinerja kelembagaan," tegas Suguna.

Menurut Suguna, reformasi birokrasi harus tercermin dalam kebiasaan kerja sehari-hari, mulai dari kesadaran menjalankan tanggung jawab, kepatuhan terhadap jam kerja, hingga kemampuan membangun koordinasi antarsatuan kerja. Hal ini menjadi penting agar pembenahan internal tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas kinerja lembaga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Suardika, menyatakan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan pola kerja di lingkungan lembaganya. Ia berharap arahan yang disampaikan Bawaslu Bali dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Gede Ari Ardana Putra, menjelaskan bahwa implementasi reformasi birokrasi mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Pembenahan dilakukan mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, kedisiplinan kehadiran pegawai, pengelolaan arsip, hingga ketertiban inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Dukungan terhadap pembenahan internal juga disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Diana Devi, menilai komunikasi dan kolaborasi antara pimpinan dengan jajaran kesekretariatan perlu terus diperkuat agar pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan lebih efektif.

Adapun Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Kadek Arianta, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dalam menerapkan arahan pimpinan. Menurut dia, seluruh jajaran perlu bergerak dengan komitmen yang sama agar kesiapan kelembagaan tetap terjaga dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Dari sisi pembinaan kepegawaian, perwakilan BKPSDM Kabupaten Karangasem, Ni Nengah Rayu Astini, mengingatkan bahwa disiplin aparatur harus tumbuh dari kesadaran masing-masing pegawai. Ia menjelaskan, PNS maupun PPPK memiliki kedudukan dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara (ASN), sehingga keduanya wajib menjalankan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Menurut Astini, penegakan disiplin tidak semestinya hanya bergantung pada sosialisasi aturan maupun pemberian sanksi. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai landasan membangun integritas dan tanggung jawab aparatur.

Melalui penguatan reformasi birokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem diharapkan mampu membangun tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, adaptif, dan akuntabel. Pembenahan internal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada tahapan mendatang.

Foto, Penulis dan Editor : Humas Bawaslu Bali

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle