Hadiri Deklarasi, Sutrawan Sebut Masyarakat Jadi Penentu Jalannya Pemilu Damai
|
Denpasar, Bawaslu Bali - Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan sebut dukungan dari partisipasi masyarakat bisa menghantarkan proses Pemilu yang menghasilkan pemimpin yang terlegitimasi. Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri kegiatan Deklarasi Damai dan Doa Bersama dalam rangka Pemilu Tahun 2024 di Polda Bali, Selasa (3/10).
Lebih jauh, Sutrawan meminta dukungan penuh baik dari stakeholder maupun masyarakat dalam proses pengawasan yang dilakukan, bukan tanpa sebab, menurutnya, jumlah sumber daya pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan obyek serta luas wilayah yang Harus diawasi.
“Dalam proses Pemilu ini kami mengawasi semua tahapan dan pihak-pihak yg terlibat, baik itu netralitas ASN, politik uang, dan prosedurnya. Untuk itu kami perlu dukungan penuh dari stakeholder dan partisipasi masyarakat,” ungkap Sutrawan.
Mengakiri sesinya, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali juga meminta masyarakat untuk jangan takut melapor kepada Bawaslu apa bila menemukan tindak kecurangan yang tidak sesuai dengan regulasi. Pihaknya berkomitmen ingin menciptakan Pemilu sesuai dengan asasnya.
"Jika ada laporan ataupun temuan dari masyarakat, Bawaslu selalu menindaklanjuti setiap laporan informasi awal yang sampai di Bawaslu melalui penerimaan laporan atau temuan memeriksa dan memutus sehingga smua menjadi terang,”tendasnya.
Disisi lain Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda Bali), Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra mengungkapkan bahwa semakin dekat hari pemungutan suara, semakin tinggi juga tensi politik di masyarakat, untuk itu pihaknya akan mengerahkan jajaran demi terciptanya Pemilu yang damai .
“Tinggal 133 hari lagi, dinamikanya pun beragam, mulai dari hoax, saling serang , hingga politik identitas dan isu sara yg menimbulkan disintegrasi di masyarakat, permasalahan ini tentu jadi konsern kita bersama, melalui deklarasi ini kita percaya bahwa Pemilu akan berjalan damai,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Ngurah Wiryanata, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, Komite Nasional Indonesia (KNIP) Bali.
