Lompat ke isi utama

Berita

Kuota 30 Persen Bukan Jaminan, Perempuan Diminta Siapkan Kapasitas Politik

Program SUARA (Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi) yang membahas peran perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan politik menuju Pemilu 2029

Program SUARA (Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi) yang membahas peran perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan politik menuju Pemilu 2029

Denpasar, Bawaslu Bali — Keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup diukur dari terpenuhinya kuota afirmasi 30 persen. Angka tersebut memang membuka ruang bagi perempuan untuk masuk dalam kontestasi politik, tetapi kapasitas, rekam jejak, literasi, dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar keterwakilan itu benar-benar bermakna.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam Program SUARA (Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi) yang membahas peran perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Ariyani, dinamika politik terus berubah sehingga perempuan perlu mempersiapkan diri untuk mengambil ruang yang lebih besar dalam politik. Kuota 30 persen yang menjadi bagian dari kebijakan afirmasi, menurutnya, seharusnya dipandang sebagai pintu masuk, bukan sebagai jaminan bahwa perempuan akan terpilih.

“Kuota perempuan 30 persen sebagai syarat itu adalah pintu yang sudah terbuka. Namun, untuk masuk ke ruang itu diperlukan kemampuan,” kata Ariyani saat berdiskusi secara daring, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, perempuan juga perlu menjawab berbagai stereotip gender yang masih berkembang di masyarakat, termasuk anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dalam mengambil keputusan politik. Jawaban terhadap pandangan tersebut, menurut Ariyani, tidak cukup melalui wacana, tetapi harus dibuktikan melalui literasi dan aksi nyata.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya dan menitipkan hak suaranya kepada kita tanpa adanya kapasitas dari perempuan itu sendiri? Setelah literasi, kita butuh aksi. Apa yang sudah bisa kita perbuat untuk masyarakat?” ujarnya.

Karena itu, Ariyani mendorong perempuan yang ingin terjun ke politik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat jauh sebelum tahapan pemilu. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun secara instan menjelang pemungutan suara, melainkan melalui rekam jejak, kerja nyata, serta kemampuan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

“Jangan baru mendekati pemilu kemudian turun ke masyarakat. Jauh hari, buktikan kepada masyarakat bahwa kita adalah orang yang mampu dipercaya dan program kita mampu mengakomodasi banyak kepentingan masyarakat,” katanya.

Ariyani juga mengingatkan bahwa perjuangan perempuan dalam politik membutuhkan kesiapan mental. Tekanan dan tantangan dapat muncul dari berbagai arah, bahkan tidak selalu datang dari laki-laki. Namun, tantangan tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk mundur, melainkan bagian dari proses membangun ketangguhan dalam kontestasi politik.

“Kalau ada tantangan psikis, itu artinya perempuan tersebut sudah dipandang sebagai lawan yang seimbang. Pertarungan politik itu pertarungan ideologi dan pertarungan mental,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, peserta  yang terdiri dari Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Denpasar juga mempertanyakan apakah afirmasi 30 persen otomatis menjamin perempuan memiliki posisi dalam pengambilan kebijakan. Ariyani menegaskan bahwa keterwakilan dan keterpilihan merupakan dua hal yang berbeda. Afirmasi memberikan ruang agar perempuan dapat masuk dalam proses politik, tetapi keterpilihan tetap bergantung pada kemampuan dan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, menuju Pemilu 2029, tantangan perempuan bukan semata-mata memenuhi angka keterwakilan. Yang lebih penting adalah memastikan ruang tersebut diisi oleh perempuan yang memiliki kapasitas, memahami persoalan masyarakat, berani berkompetisi, dan mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Dengan begitu, keterwakilan perempuan tidak berhenti sebagai angka dalam daftar pencalonan, tetapi hadir sebagai kekuatan nyata dalam menentukan kebijakan publik.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
Suara
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle