Perkuat Fondasi Demokrasi Masa Depan, Bawaslu Bali Kawal Empat Poin Krusial Revisi UU Pemilu Bersama Panja Komisi II DPR RI
|
Denpasar, Bawaslu Bali – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali terus mengawal upaya penguatan regulasi kepemiluan guna menjawab tantangan demokrasi di masa depan. Komitmen ini ditegaskan melalui kehadiran Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Kertha Saba, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali serta perwakilan akademisi ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor yang strategis. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut memperkaya perspektif dalam membedah celah hukum dan merumuskan desain regulasi pemilu yang lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu menopang kualitas demokrasi secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bawaslu Provinsi Bali membawa catatan evaluatif berbasis pengalaman empiris di lapangan. I Wayan Wirka menilai bahwa revisi undang-undang tidak boleh sekadar menjadi tambal sulam prosedural, melainkan harus menyentuh akar persoalan penegakan hukum pemilu.
"Pengawasan yang kuat tidak bisa dibangun di atas regulasi yang pincang. Selama ini, Bawaslu kerap dituntut bekerja maksimal menjaga kemurnian suara rakyat, tetapi instrumen hukum kita sering kali terkunci pada aspek administratif dan akses data yang terbatas," tegasnya.
Dalam pemaparannya, ia menyoroti persoalan mendasar pada tahapan penyusunan daftar pemilih. Selama ini, Undang-Undang Pemilu hanya mewajibkan pemerintah menyerahkan data pemilih kepada KPU, tanpa kewajiban serupa kepada Bawaslu. Ketiadaan akses langsung ini membatasi ruang gerak pengawas dalam melakukan uji petik dan verifikasi silang. Oleh karena itu, undang-undang ke depan harus menjamin hak akses data pembanding bagi Bawaslu sejak hulu agar akurasi daftar pemilih benar-benar tervalidasi dan hak pilih warga negara terlindungi secara utuh.
Selain persoalan data, ia juga mendesak adanya rekonstruksi menyeluruh dalam penanganan praktik politik uang (money politics) yang masih menjadi ancaman serius bagi kemurnian suara rakyat. Bawaslu mendorong perbaikan rumusan subjek hukum serta formulasi sanksinya dalam UU Pemilu. Penegakan hukum dinilai perlu lebih mengedepankan sanksi administratif yang cepat, tegas, dan memberi efek jera langsung terhadap pencalonan, sementara sanksi pidana ditempatkan secara proporsional sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
Persoalan krusial berikutnya menyangkut kewibawaan lembaga pengawas yang sangat bergantung pada daya ikat putusannya. Bawaslu memandang perlunya penguatan kewenangan adjudikasi yang dibarengi dengan mandat eksekusi yang jelas untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum pada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya netralitas aparatur.
"Jangan sampai putusan dan rekomendasi Bawaslu hanya menjadi macan kertas. Sangat ironis ketika pelanggaran netralitas sudah terbukti secara hukum, tetapi tidak ada daya paksa eksekusi, bahkan pelanggarnya justru mendapat promosi jabatan. Kewenangan adjudikasi dan eksekusi harus dikunci tegas dalam undang-undang," tandasnya.
Menatap kompleksitas pemilu di era digital, Bawaslu Bali juga mengingatkan bahwa pola pengawasan konvensional tidak lagi memadai. Untuk itu, Bawaslu mengusulkan agar pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) diatur secara normatif dalam UU Pemilu sebagai instrumen resmi pengawasan untuk mendeteksi pelanggaran kampanye di ruang siber secara real-time, memetakan kerawanan distribusi logistik, hingga mengawal akurasi rekapitulasi suara.
"Kita tidak bisa mengawasi dinamika pemilu masa depan dengan cara-cara lama. Pemanfaatan AI dalam pengawasan—mulai dari patroli siber kampanye, pemetaan logistik, hingga kawal rekapitulasi suara, harus memiliki legitimasi undang-undang agar hasil analisis digitalnya sah dijadikan alat bukti penegakan hukum," pungkasnya.
Senada dengan semangat pembenahan regulasi tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sambutan pembukaannya juga menekankan bahwa penyempurnaan aturan serta kepatuhan terhadap setiap tahapan prosedur merupakan syarat mutlak melahirkan pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik. Koster menggarisbawahi bahwa di Bali, praktik demokrasi tidak boleh tercerabut dari akar budaya, melainkan harus selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Penyelenggaraan pemilu di Bali harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, ketertiban, dan keharmonisan. Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga cermin peradaban untuk mewujudkan masyarakat Bali Era Baru yang tertib, sejahtera, dan berlandaskan kearifan lokal," ujarnya.
Melalui masukan substantif lintas elemen ini, Bawaslu Provinsi Bali berharap Panja Komisi II DPR RI dapat merumuskan arsitektur hukum pemilu yang tidak hanya responsif terhadap persoalan teknis hari ini, tetapi juga visioner dalam mengantisipasi dinamika demokrasi di masa mendatang.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali