Lawan Apatisme, Bawaslu Bali Ajak Mahasiswa Jadi Pionir Demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengajak mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi tampil sebagai pionir dalam membangun demokrasi yang kritis dan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi perlu dimulai dari lingkungan kampus sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan, sebelum mengambil peran lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mahasiswa harus menjadi pionir, bukan sebagai penonton dalam berdemokrasi. Saya hadir di kampus ini bukan untuk mengajarkan demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu hadir di kampus UNHI,” tegas Suguna dalam Dialog Kebangsaan dan Pendidikan Demokrasi Kampus bertema “Menyalakan Demokrasi Kampus: Menepis Apatisme, Merawat Kontestasi Gagasan” yang diselenggarakan BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Jumat (16/10/26).

Ajakan tersebut menjadi relevan di tengah perhatian terhadap dinamika demokrasi internal kampus. Dalam sambutannya, Presiden Mahasiswa BEM IKBM UNHI mengungkapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa selama tiga tahun berturut-turut hanya diikuti satu pasangan calon hingga berakhir secara aklamasi. Kondisi itu dinilainya perlu menjadi refleksi bersama agar ruang kepemimpinan mahasiswa semakin terbuka dan kompetisi gagasan dapat tumbuh secara sehat.

Menanggapi pentingnya penguatan demokrasi sejak lingkungan pendidikan, Suguna memandang pemilihan organisasi kemahasiswaan sebagai kesempatan untuk membentuk karakter kepemimpinan sekaligus membiasakan mahasiswa menghadapi perbedaan pandangan. Melalui proses pencalonan, penyampaian visi dan misi, hingga debat kandidat, mahasiswa dapat belajar menguji gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Sebelum menjadi pemimpin, kita harus mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Proses demokrasi di kampus, seperti pemilihan ketua BEM dan debat kandidat, menjadi latihan bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa,” ungkapnya.

Lebih jauh, Suguna mendorong agar pengalaman berdemokrasi di kampus tidak berhenti pada pemilihan organisasi mahasiswa. Ia mengajak generasi muda mengambil peran dalam pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan tersebut dinilai penting mengingat pengawasan demokrasi tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada jajaran Bawaslu yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

“Kami di Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan secara menyeluruh karena keterbatasan SDM. Karena itu, kami berharap mahasiswa ikut serta dalam pengawasan partisipatif pada proses Pemilu dan Pilkada mendatang,” tandasnya, seraya membuka ruang kerja sama berkelanjutan dengan kalangan mahasiswa untuk membangun budaya demokrasi yang kritis dan tidak apatis.

Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum UNHI, Komang Arya Mukti Maruti, mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya prosedur pemilihan. Menurutnya, integritas kandidat, praktik politik uang, serta tanggung jawab wakil rakyat terhadap konstituen merupakan persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian. Ia juga mendorong mahasiswa untuk berani menyampaikan gagasan dan memahami bahwa keputusan politik memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut turut diperkuat Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya yang menempatkan kampus sebagai laboratorium demokrasi bagi generasi muda. Ia menilai perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran, melatih keberanian berpendapat, dan membangun kemampuan kepemimpinan. Dalam konteks Bali, ia juga menekankan bahwa nilai adat dan budaya tidak perlu dipertentangkan dengan demokrasi karena keduanya dapat saling melengkapi.

Sebelumnya, Wakil Rektor III UNHI yang hadir mewakili Rektor menyampaikan apresiasi atas inisiatif BEM dalam menyelenggarakan dialog tersebut, baik secara daring maupun luring. Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan sebagai ruang pertukaran pemikiran dan gagasan mahasiswa mengenai demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara.