Pemilos Jadi Ruang Belajar Demokrasi Bagi Pemilih Pemula
|
Denpasar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali membahas peluang menjadikan pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) sebagai sarana pendidikan demokrasi bagi pelajar. Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama SMA Negeri 9 Denpasar, Rabu (18/11/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, memandang pemilihan organisasi siswa sebagai kesempatan untuk memperkenalkan praktik demokrasi melalui kegiatan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Menurutnya, proses tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun pemahaman siswa mengenai tahapan pemilihan sekaligus membiasakan mereka mempertimbangkan gagasan calon sebelum menentukan pilihan.
"Saat pelaksanaan Pemilos nanti, kami berharap Bawaslu juga dapat dilibatkan, karena Pemilos merupakan miniatur pemilu. Melalui kegiatan ini, siswa bisa belajar secara langsung bagaimana proses pemilihan berlangsung, mulai dari mengenal calon, memahami gagasan yang ditawarkan, hingga menentukan pilihan secara bertanggung jawab," ujar Ariyani.
Gagasan itu mendapat tanggapan positif dari Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Denpasar, I Gusti Ngurah Oka Arjawa. Ia menjelaskan bahwa sekolahnya memiliki dua agenda pemilihan organisasi siswa, yakni pemilihan OSIS dan MPK. Keduanya memiliki sejumlah tahapan, termasuk penyampaian orasi oleh para calon, sehingga memungkinkan adanya keterlibatan Bawaslu untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemilihan.
"Di sekolah kami ada dua pemilihan, yaitu Pemilihan OSIS dan Pemilihan MPK. Alurnya sama, terdapat orasi dan tahapan lainnya. Nanti bisa kami libatkan Bawaslu agar kami ada bayangan mengenai alur yang benar seperti apa, dan Bawaslu juga bisa memberikan pengetahuan langsung kepada anak-anak kami," kata Arjawa.
Selain membahas peluang kolaborasi tersebut, Ariyani menyoroti tantangan pendidikan politik di kalangan generasi muda. Ia menilai pembahasan mengenai demokrasi belum tentu menarik perhatian seluruh siswa, terutama jika disampaikan secara formal. Kecenderungan mengikuti pilihan orang lain atau fear of missing out (FOMO) juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi cara pemilih pemula mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu memahami informasi yang diterima.
Ariyani mengingatkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap aturan kepemiluan dapat membawa konsekuensi hukum, terutama apabila pemilih terlibat dalam praktik politik uang. Karena itu, pendidikan kepemiluan perlu memberikan perhatian pada kemampuan siswa mengenali pelanggaran, memeriksa kebenaran informasi, serta memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih.
"Kami ingin agar anak-anak tahu bagaimana cara menyaring informasi agar tidak termakan informasi yang salah atau hoaks yang berdampak buruk pada mereka. Kami ingin menanamkan kepada mereka arti sebuah demokrasi dan bagaimana menggunakan haknya dalam mencoblos sebagai pemilih pemula," ujar Ariyani.
Sementara itu, Oka Arjawa menyambut kehadiran Bawaslu sebagai peluang untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai demokrasi dan aturan kepemiluan. Ia menilai pembekalan sejak bangku sekolah penting agar generasi muda memahami konsekuensi dari keputusan politik yang mereka ambil, mengingat hasil pemilu akan menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan selama lima tahun berikutnya.
"Kami berharap teman-teman di Bawaslu sering mengadakan sosialisasi seperti ini. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi dampaknya besar bagi siswa-siswa kami," ujar Arjawa.
Pihak sekolah juga membuka peluang kolaborasi melalui pembuatan konten edukasi kepemiluan yang melibatkan siswa secara langsung. Selain itu, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun agenda sekolah lainnya dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan materi pendidikan politik dalam bentuk yang lebih dekat dengan keseharian pelajar.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali