Lompat ke isi utama

Berita

Status di KTP Bisa Menentukan Akses Hak Pilih Purnawirawan

Konsolidasi Demokrasi bersama dengan Pebabri dan purnawirawan Polri

Konsolidasi Demokrasi bersama dengan Pebabri dan purnawirawan Polri

Denpasar, Bawaslu Bali - Perubahan status dari anggota aktif TNI-Polri menjadi warga sipil tidak cukup hanya ditandai dengan berakhirnya masa dinas. Status kependudukan juga perlu diperbarui agar hak politik sebagai warga negara dapat kembali digunakan. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Bawaslu Bali dalam mendorong akurasi data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan perubahan status pada dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada hak politik warga negara yang terabaikan. Menurutnya, anggota TNI-Polri yang telah memasuki masa purnatugas perlu segera memperbarui status pekerjaannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ariyani menjelaskan, anggota TNI-Polri yang masih aktif tidak memiliki hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Namun, setelah memasuki masa pensiun, status tersebut berubah dan hak politiknya sebagai warga negara sipil kembali melekat. Apabila perubahan status kependudukan tidak dilakukan, data yang bersangkutan berpotensi belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Ketika sudah purnatugas, mereka kembali menjadi warga negara sipil yang memiliki hak pilih sebagaimana warga negara lainnya. Karena itu, status kependudukannya perlu diperbarui. Jangan sampai hak politik yang seharusnya sudah dapat digunakan justru terkendala karena administrasi kependudukannya belum berubah," jelas Ariyani pada Konsolidasi Demokrasi di Denpasar, Rabu (18/11/2026).

Sebaliknya, persoalan juga dapat muncul ketika seseorang telah menjadi anggota aktif TNI-Polri, tetapi status pekerjaannya dalam dokumen kependudukan belum diperbarui. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual seseorang. Jika tidak teridentifikasi dalam proses pemutakhiran data, hal ini dapat memengaruhi ketepatan data pemilih.

Menurut Ariyani, PDPB bukan semata-mata kegiatan memperbarui angka dalam daftar pemilih. Lebih dari itu, pemutakhiran harus mampu memastikan setiap warga negara tercatat sesuai dengan status dan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, hak politik masyarakat dapat terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI-Polri aktif.

Dalam pertemuan tersebut, Gusti Ngurah Putra, seorang pensiunan TNI, mengakui belum memperbarui status kependudukannya karena baru sekitar satu bulan memasuki masa pensiun. Meski demikian, ia menyatakan akan menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan purnawirawan lainnya agar segera melakukan pembaruan administrasi kependudukan.

"Saya memang belum melakukan perubahan karena baru satu bulan pensiun. Namun, informasi ini akan saya sampaikan kepada anggota yang lain agar status di KTP segera diperbarui. Dengan begitu, kami yang sudah pensiun bisa menyalurkan hak pilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya," ujarnya.

Hal senada disampaikan Luh Nurati, purnawirawan Polri. Ia menyebut telah menyampaikan pentingnya pembaruan status kependudukan kepada sesama anggota purnawirawan agar proses administrasi tersebut tidak terabaikan.

Baginya, perubahan status dalam KTP menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar para purnawirawan dapat kembali menggunakan hak politiknya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang.

Ariyani berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan pemahaman para purnawirawan mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan. Ia juga menekankan bahwa hak politik warga negara perlu dijaga melalui kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

"Harapannya, pertemuan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa perubahan status kependudukan perlu segera dilakukan. Mereka yang sudah pensiun memiliki hak untuk memilih maupun dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai hak tersebut terhambat hanya karena persoalan administrasi yang belum diperbarui," tutup Ariyani.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
konsoldem
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle