Tidak Hanya Media Sosialisasi, JDIH Bawaslu Juga sebagai Sarana Pencarian Produk Hukum
|
Klungkung, Bawaslu Bali — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai media sosialisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana pencarian dan akses produk hukum bagi Bawaslu dengan antar lembaga, maupun bagi masyarakat. Optimalisasi ini menjadi salah satu upaya memperkuat layanan hukum Bawaslu, baik secara internal maupun eksternal.
Hal tersebut disampaikan Anggota/Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, saat memberikan arahan dalam Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Klungkung.
Dalam arahannya, Gede Sutrawan menekankan bahwa jajaran Bawaslu harus memiliki pemahaman regulasi secara menyeluruh. Tidak hanya Peraturan Bawaslu, tetapi juga PKPU, Undang-Undang Desa, ketentuan netralitas ASN, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan. Pemahaman tersebut penting karena dinamika persoalan kepemiluan tidak hanya menyangkut pelanggaran pidana dan administratif, tetapi juga persoalan sosial dan adat yang berpotensi berdampak terhadap hak konstitusional masyarakat, termasuk hak pilih.
Ia mencontohkan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang mengharuskan pengawas memahami ketentuan KPU agar dapat memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan juga merupakan bagian dari pemberian layanan hukum kepada masyarakat dalam melindungi hak pilih.
Lebih lanjut, Gede Sutrawan mendorong pengembangan JDIH melalui kolaborasi dengan JDIH KPU dan Pemerintah Daerah guna memperkaya dokumentasi serta akses informasi produk hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi, khususnya dalam permintaan data kepada instansi terkait melalui surat resmi, serta ketepatan penggunaan istilah kelembagaan seperti saran perbaikan, imbauan, dan rekomendasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, layanan hukum Bawaslu berlaku ke dalam dan ke luar. Secara internal, jajaran harus memahami regulasi yang mengatur tugas, kewajiban, dan kewenangannya agar terhindar dari pelanggaran etik. Sementara secara eksternal, Bawaslu harus mampu memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan peserta Pemilu melalui edukasi regulasi, akses informasi hukum, serta mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan jajaran dalam memberikan kepastian dan layanan hukum, mengingat persoalan hukum kepemiluan masih berpotensi muncul meskipun tahapan Pemilu/Pemilihan telah berakhir.
Dalam pemaparan selanjutnya Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung turut menyampaikan praktik layanan hukum, salah satunya tindak lanjut terhadap pemilih yang mengalami perubahan kondisi menjadi penyandang disabilitas melalui penyampaian saran perbaikan kepada KPU.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung, Ketut Sudiana, Anggota KPU Kabupaten Klungkung, I Komang Hartawan, serta perwakilan Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Klungkung, A.A. Ari Anggehita Karuni, S.H., selaku Analis Hukum. Kehadiran unsur eksternal tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam pengembangan JDIH serta peningkatan akses informasi dan produk hukum kepemiluan.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali