Ukur Kinerja Lewat IKU, Herwyn: Harus Ada Dampak bagi Masyarakat

Denpasar, Bawaslu Bali – “Setiap kegiatan telah dibiayai oleh negara. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus disertai output yang jelas dan berdampak.” Pesan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, saat membuka Forum Diskusi Evaluasi Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026 dan Integrasi E-Monev CERMAT di Duta Orchid Garden, Sanur, Sabtu (3/10).

Herwyn menegaskan, IKU tidak boleh berhenti sebagai dokumen maupun pemenuhan administratif. Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis organisasi, IKU harus mampu menunjukkan kinerja Bawaslu secara terukur sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

“IKU bukan sekadar penandatanganan atau seremonial. Yang paling penting adalah bagaimana indikator tersebut benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan dan memperkuat kelembagaan Bawaslu,” tegas Herwyn.

Pada 2026, Bawaslu mulai menerapkan IKU yang mengarahkan pengukuran kinerja pengawas pemilu tidak hanya pada terlaksananya program dan kegiatan, tetapi juga pada hasil atau outcome serta dampak yang dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja tidak semata dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan program.

Menurut Herwyn, setiap kerja yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Terlebih, program dan kegiatan Bawaslu menggunakan anggaran negara sehingga setiap penggunaan anggaran harus diikuti dengan capaian yang jelas dan memberikan manfaat.

Capaian tersebut selanjutnya dimonitor, dievaluasi, dan dicatat melalui E-Monev CERMAT, sistem informasi yang dikembangkan Bawaslu RI untuk mengintegrasikan pencatatan capaian IKU pengawas pemilu. Herwyn juga mendorong publikasi kinerja agar masyarakat dapat mengetahui kerja Bawaslu serta manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas pengawasan.

Bali menjadi daerah pertama yang menjadi lokasi evaluasi dan monitoring implementasi IKU 2026. Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi bagian dari persiapan penyusunan IKU 2027 yang direncanakan pada akhir tahun ini. Herwyn mengatakan efektivitas penggunaan E-Monev CERMAT turut menjadi perhatian, terlebih tahapan Pemilu akan kembali dimulai pada Juni 2027 sehingga berbagai persiapan perlu dilakukan sejak masa non-tahapan.

“Kalau masih ada kinerja yang kurang baik, kita perbaiki. Kalau sudah baik, kita tingkatkan. Kinerja kita bukan hanya untuk lembaga, tetapi juga untuk demokrasi dan kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.

Herwyn berharap hasil evaluasi tidak berhenti dalam forum diskusi, tetapi ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja dan penguatan kelembagaan. Menurutnya, kinerja yang dibangun saat ini juga perlu meninggalkan sistem dan capaian yang dapat diteruskan serta ditingkatkan pada periode kepemimpinan berikutnya.

Forum tersebut diikuti Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, I Nyoman Gede Putra Wiratma dan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari sejumlah daerah di Bali. Kegiatan juga menghadirkan Jojo Rohi, Arif Nur Alam, Rafih Sri Wulandari, Irene Tangkawarow, dan Jefri Adriansyah sebagai narasumber.