Denpasar, Bawaslu Bali – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja pengawasan pemilu.

Denpasar, Bawaslu Bali - Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rentan ditarik ke dalam pusaran politik praktis masih menjadi salah satu kerawanan tertinggi dalam setiap perhelatan pemilu.

Denpasar, Bawaslu Bali - Di tengah pembahasan besar mengenai kualitas demokrasi dan akurasi data pemilih, masih terdapat persoalan administratif yang luput dari perhatian, yakni belum diperbaruinya status kependudukan sejumlah pensiunan anggota Polri setelah memasuki ma

Badung, Bawaslu Bali - Di tengah arus informasi digital yang semakin cepat dan tak terbendung, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, menegaskan bahwa tantangan pengelolaan informasi publik kini tidak lagi berhenti pada keterbukaan semata.

Bangli, Bawaslu Bali - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyoroti potensi ketegangan antara pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pra