Bawaslu Bali Dorong Disiplin SDM dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan di Buleleng

Buleleng, Bawaslu Bali — Bawaslu Bali melakukan supervisi dan monitoring pembinaan sumber daya manusia (SDM) serta laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Kabupaten Buleleng, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas organisasi pada masa non-tahapan pemilu.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat kinerja lembaga. Menurut dia, optimalisasi sumber daya yang ada tetap harus diiringi dengan profesionalisme.

“Secara keuangan tidak terdapat kendala yang signifikan. Dengan berbagai upaya efisiensi yang telah dilakukan, kita tetap harus bergerak aktif dan produktif,” ujar Wiratma dalam arahannya.

Ia juga menyoroti pentingnya kedisiplinan kerja, termasuk penyesuaian jam kerja sesuai Surat Edaran Nomor 10. Program inovasi yang telah berjalan, seperti Jumat Sehati dan Jumpa Berlian, diminta tetap dilanjutkan dengan penyesuaian waktu pelaksanaan.

“Program bisa disesuaikan ke hari lain agar tetap berjalan optimal. Namun, disiplin memulai aktivitas pukul 07.30 tetap harus dijaga,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, I Kadek Carna Wirata, mengungkapkan kendala yang dihadapi di tingkat kesekretariatan, terutama terkait keterbatasan kehadiran pejabat manajerial. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan fungsi pengelolaan anggaran.

“Salah satu tantangan kami adalah pejabat kesekretariatan yang belum dapat berkantor secara penuh, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan tugas PPK, Korsek, dan BPP. Pelaksanaannya belum optimal meskipun dukungan teknologi sudah dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Buleleng juga tengah melakukan pembenahan infrastruktur kearsipan. Penataan arsip dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan dokumen yang tidak lagi memiliki nilai guna dapat dimusnahkan sesuai ketentuan.

“Kami fokus pada penataan ruang arsip dan mengidentifikasi dokumen yang sudah dapat dimusnahkan agar tidak menumpuk,” kata Carna.

Supervisi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel serta mendorong pembenahan manajemen SDM di tingkat kabupaten. Bawaslu Bali menilai, penguatan internal menjadi kunci menjaga integritas lembaga dalam menghadapi tantangan pengawasan ke depan.