Bawaslu Bali Gandeng Mahasiswa Undiknas Perkuat Arus Informasi Demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali terus memperluas jejaring kolaborasi guna memperkuat penyebaran informasi terkait pengawasan pemilu. Langkah tersebut terlihat dalam pertemuan strategis antara jajaran Bawaslu Bali dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar di Kantor Bawaslu Bali, Selasa (12/5).

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang wawancara akademik, tetapi juga berkembang menjadi forum diskusi mengenai strategi komunikasi publik serta tantangan pengawasan pemilu di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menjelaskan bahwa tantangan penyebaran informasi di Bali tidak terlepas dari kondisi geografis. Ia mencontohkan masih adanya sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses sinyal, sehingga proses pertukaran informasi belum dapat berjalan optimal.

Menghadapi kondisi itu, Bawaslu Bali menerapkan strategi “jemput bola” dengan memperkuat koordinasi tatap muka dan pelatihan intensif bagi jajaran pengawas di tingkat bawah. Upaya tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari media massa hingga tokoh adat, agar arus informasi tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Kami terus menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan media cetak maupun daring. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat setiap hari,” ujar Ariyani.

Selain tantangan geografis, perkembangan ruang digital juga menjadi perhatian tersendiri bagi Bawaslu Bali. Maraknya akun anonim penyebar hoaks dinilai menjadi salah satu tantangan pengawasan informasi pada era digital saat ini.

Staf Humas Bawaslu Bali, Krisna, mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024, Bawaslu RI telah bekerja sama dengan Meta untuk membantu proses penindakan terhadap akun-akun penyebar disinformasi dan hoaks di media sosial.

Di tengah tantangan tersebut, Bawaslu Bali juga melihat generasi muda sebagai mitra penting dalam membangun komunikasi politik yang lebih relevan. Karena itu, masukan dan ide kreatif dari mahasiswa dinilai penting untuk membantu mengemas isu-isu politik menjadi lebih ringan, menarik, dan mudah dipahami oleh pemilih pemula.

Pendekatan kolaboratif itu juga diperkuat melalui keterlibatan tokoh adat yang selama ini memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Bali. Ariyani menegaskan bahwa edukasi demokrasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pengawas pemilu.

“Kami berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat dan para tokoh lokal. Harapannya, informasi mengenai pengawasan pemilu dapat menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput melalui struktur sosial yang sudah terbangun kuat,” tambahnya.

Melalui kolaborasi antara lembaga pengawas, media, tokoh masyarakat, dan kalangan mahasiswa, Bawaslu Bali berharap dapat membangun ekosistem informasi pemilu yang lebih sehat, transparan, dan partisipatif di Pulau Dewata. Semangat gotong royong dalam penyebaran informasi tersebut diyakini menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan pengawasan serta memperkuat kualitas demokrasi di Bali.