Bangli, Bawaslu Bali - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyoroti potensi ketegangan antara pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pra

Singaraja, Bawaslu Bali – Narasi pemilu inklusif tidak boleh hanya berhenti sebagai jargon etalase demokrasi.

Singaraja, Bawaslu Bali — Akurasi daftar pemilih merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas pemilu.

Denpasar, Bawaslu Bali - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membawa konsekuensi langsung terhadap desain penegakan hukum pemilu ke depan.

Jembrana, Bawaslu Bali - Problem akurasi data pemilih kembali mengemuka jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.