Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bali Berikan Arahan Penyusunan Adendum MoU dan Pengelolaan JDIH Bawaslu Tabanan

Pengelolaan jdih

Sutrawan saat menerima Bawaslu Tabanan dalam rangka Konsultasi pengelolaan JDIH

Denpasar, Bawaslu Bali– Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (P3SPH) Bawaslu Provinsi Bali, I Made Aji Swardhana, menerima konsultasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Tabanan terkait rencana penyusunan Adendum Nota Kesepahaman dengan satuan pendidikan serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertempat di Kantor Sektretariat Bawaslu Provinsi Bali, Senin (16/11/2026).

Dalam konsultasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tabanan menyampaikan rencana penyesuaian ketentuan dalam Nota Kesepahaman dengan satuan pendidikan sebagai tindak lanjut pembentukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penyesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan kerja sama memiliki landasan dan mekanisme yang lebih jelas.

Selain itu, konsultasi juga membahas pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Tabanan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi produk hukum kepada masyarakat.

Gede Sutrawan memberikan arahan agar penyusunan adendum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan substansi kerja sama dapat dilaksanakan secara efektif. Terkait pengelolaan JDIH, ia juga mendorong agar layanan informasi hukum terus dioptimalkan sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui konsultasi ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Tabanan dapat memperkuat pelaksanaan kerja sama dengan satuan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
JDIHBawaslu
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle