Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bali Perkuat Layanan Hukum dan Sinergi Partai Politik di Bangli

Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli

Sutrawan hadiri Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli

Bangli, Bawaslu Bali – Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, mendorong penguatan kesiapan pengawasan Pemilu 2029 melalui pemahaman terhadap dinamika regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Bangli serta jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli. Forum ini menjadi ruang koordinasi dan diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama terkait perkembangan regulasi kepemiluan serta kesiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Dalam arahannya, Sutrawan memaparkan dua putusan penting Mahkamah Konstitusi yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu ke depan, yakni Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal serta Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait penguatan ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Sutrawan menegaskan bahwa kedua putusan tersebut perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari potensi persoalan yang dapat muncul dalam implementasinya. Pemahaman tersebut menjadi penting bagi Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, mengantisipasi sengketa proses, serta menyusun langkah pengawasan yang sesuai dengan perkembangan regulasi.

Ia juga mendorong agar kajian terhadap putusan MK dilanjutkan melalui diskusi kritis dan pemetaan potensi permasalahan dengan melibatkan KPU, pemerintah daerah, partai politik, serta elemen masyarakat. Dengan demikian, kesiapan pengawasan dan penyelesaian sengketa dapat dibangun lebih awal menuju Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan silaturahmi dengan sejumlah partai politik. Kegiatan tersebut akan terus ditindaklanjuti untuk menjangkau partai politik yang belum dikunjungi. Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, terutama terkait kelengkapan administrasi, data kepengurusan, dan keterwakilan perempuan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, turut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pada masa non-tahapan Pemilu, termasuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui uji petik lapangan, kegiatan Konsolidasi Demokrasi, serta sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat dan lingkungan sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Pujawan juga menyampaikan sosialisasi mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Bangli. JDIH merupakan sarana pendayagunaan bersama dokumen dan informasi hukum sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum Bawaslu secara mudah, terpadu, dan terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, mengingatkan partai politik agar memperhatikan kelengkapan administrasi, khususnya data kepengurusan, keterwakilan perempuan, serta keberadaan kantor partai politik. Ia juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara penyelenggara Pemilu dan partai politik dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Bangli. Sejumlah isu dibahas, mulai dari implikasi putusan MK, perubahan desain penyelenggaraan Pemilu, mekanisme pencalonan, pemenuhan keterwakilan perempuan, hingga potensi persoalan hukum dalam tahapan Pemilu mendatang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu Kabupaten Bangli mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik sebagai bagian dari upaya membangun kesiapan pengawasan, meningkatkan pemahaman hukum, serta mengantisipasi potensi kerawanan menuju Pemilu 2029.

Penulis, Foto dan Editor: Humas Bawaslu Bali

Tag
Layananhukum
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle